Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kota Depok, Kamis (17/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna didampingi Wakil Ketua Yeti Wulandari dan Yuni Indriyani. Hadir Wali Kota Supian Suri, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Pradi Supriatna, Forkopimda, Sekda, pimpinan OPD, camat dan undangan lainnya. Pandangan umum disampaikan bergantian oleh tujuh fraksi DPRD Kota Depok. Fraksi tersebut yakni PKS, Gerindra, Golkar, PDIP, PKB, Demokrat dan APSN ( gabungan dari PAN, PPP, PSI serta Nasdem).
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Depok Samuel Bonardo Parulian Situmorang menyampaikan pandangan fraksinya terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Fraksi Golkar mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Depok meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sebelumnya Rp2,401 triliun menjadi Rp2,485 triliun.
Kenaikan tersebut sebut Samuel, mencapai sekitar Rp83,78 miliar atau 3,49 persen. "Fraksi Partai Golkar menyoroti agar proyeksi kenaikan PAD diimbangi dengan efisiensi dan rasionalisasi belanja operasional," tutur Samuel di ruang rapat Paripurna DPRD, Kamis (17/9/2026).
Fraksi Golkar kata Samuel secara khusus menyoroti pos belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Langkah tersebut dinilai perlu dilakukan agar peningkatan pendapatan daerah tidak diikuti ketimpangan dalam struktur anggaran.
Selain itu, Fraksi Golkar mendorong peningkatan dan optimalisasi kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pemanfaatan aset-aset daerah sebagai sumber tambahan PAD. Samuel mengatakan Fraksi Golkar juga mengapresiasi langkah efisiensi yang dilakukan Pemerintah Kota Depok untuk menyesuaikan APBD dengan kondisi yang berbeda dari asumsi awal penyusunan anggaran.
Baca juga : Rapat Paripurna, Banggar DPRD Depok Sampaikan Catatan Strategis LKPD TA 2025
Namun, fraksi tersebut memandang perlu dilakukan pencermatan lebih mendalam terhadap kebijakan belanja selama tahun anggaran 2026, termasuk mempertimbangkan kembali sejumlah kebijakan agar anggaran dapat digunakan secara efektif.
Fraksi Golkar juga berharap Raperda Perubahan APBD 2026 tetap sinkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta disusun secara akuntabel dan realistis. "Sehingga APBD perubahan 2026 dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan rancangan anggaran yang responsif terhadap masyarakat," ujarnya.
Fraksi Golkar berharap anggaran, program dan kegiatan pada sisa tahun 2026 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Depok di berbagai lapisan.
"Kami (Fraksi Golkar) kegiatan ini dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sehingga ekosistem perekonomian daerah terus bergerak melalui kegiatan dan aktivitas warga yang difasilitasi Pemerintah Kota Depok," pungkasnya. (HEN)
