LampuHijau.co.id - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Maman Imanulhaq meminta pemerintah mempercepat evakuasi dan memastikan bantuan menjangkau seluruh warga terdampak banjir di sejumlah wilayah Aceh.
Selain meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan warga, ia juga meminta agar pemenuhan kebutuhan dasar terpenuhi agar tidak semakin terbebani akibat bencana banjir.
"Kami meminta pemerintah segera melakukan evakuasi terhadap warga terdampak banjir di Aceh. Langkah cepat ini penting untuk meminimalkan risiko dan menyelamatkan masyarakat. Selain itu, kebutuhan dasar para korban juga harus dipenuhi," ujar Kiai Maman, sapaan akrabnya, di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Berdasarkan laporan sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15 November 2026, banjir di Kabupaten Aceh Tamiang berdampak terhadap 18.158 jiwa atau 5.785 kepala keluarga. Sebanyak 5.088 warga mengungsi.
Baca juga : Orang Tua Cerai, Anak Perempuan Rentan Jadi Korban Pelampiasan Nafsu Ayah
Banjir juga merendam sekitar 885 rumah, berdampak pada 158 hektare lahan persawahan, serta menyebabkan enam titik atau ruas jalan di Kecamatan Tenggulun tidak dapat dilalui.
Selain Aceh Tamiang, banjir melanda Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Barat, dan sejumlah wilayah lainnya. Sementara itu, banjir dan tanah longsor di Aceh Tengah dilaporkan telah menimbulkan korban jiwa.
Kiai Maman meminta BNPB, BPBD, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi agar bantuan segera menjangkau seluruh korban, termasuk warga yang masih bertahan di rumah maupun berada di wilayah terisolasi akibat akses jalan terputus.
"Kasihan masyarakat yang menjadi korban. Mereka sudah kehilangan tempat tinggal dan harus menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai penderitaan mereka bertambah karena bantuan terlambat datang. Negara harus hadir memastikan seluruh warga mendapatkan pertolongan," tegas legislator asal Jawa Barat tersebut.
Baca juga : Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW, KAI Daop 3 Cirebon Edukasi dan Santuni Santri
Ia menekankan, pemerintah harus segera menyalurkan makanan siap saji, air bersih, pakaian, selimut, serta perlengkapan khusus bagi bayi dan perempuan.
Ketersediaan tempat pengungsian yang layak, fasilitas sanitasi, dan pelayanan kesehatan juga harus dipastikan, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
Menurut Kiai Maman, keterlambatan penanganan berisiko memperbesar dampak bencana, mulai dari munculnya penyakit, kerusakan tempat tinggal dan lahan pertanian, hingga hilangnya mata pencaharian masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah pemulihan sejak masa tanggap darurat.
Ia juga mendorong penguatan mitigasi bencana melalui sistem peringatan dini, pemantauan debit sungai, kesiapan personel, dan ketersediaan logistik. Penanganan harus berlanjut hingga rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
Baca juga : Pemerintah Kejar Bantar Gebang Bebas Open Dumping pada 2027
"Komisi VIII DPR RI akan terus mendorong dan mengawasi penanganan bencana ini. Kehadiran negara harus benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari evakuasi, pemenuhan kebutuhan pengungsi, hingga pemulihan pascabencana. Kita juga mengajak seluruh elemen masyarakat bergotong royong membantu saudara - saudara kita di Aceh," pungkasnya. (MGN)