LampuHijau.co.id - Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN), Priskhianto, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak seharusnya dipandang semata sebagai program politik Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program tersebut memiliki dampak luas terhadap penguatan ekonomi rakyat, penciptaan lapangan kerja, hingga pemberdayaan koperasi dan UMKM di daerah.

Priskhianto menilai, manfaat paling nyata dari program MBG dirasakan langsung oleh para siswa penerima manfaat. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, program ini juga memberikan dampak psikologis positif karena anak-anak dapat menikmati makanan sehat dan berkualitas yang disiapkan sesuai standar gizi pemerintah.

“Anak-anak merasa senang dan diperhatikan negara. Ini bukan hanya soal makan gratis, tetapi juga membangun generasi yang sehat dan bahagia,” ujarnya. Tak hanya itu, ia menyoroti besarnya potensi penyerapan tenaga kerja dari program tersebut. Menurutnya, satu dapur MBG dapat mempekerjakan lebih dari 50 orang dengan sistem pembayaran harian, sehingga mampu menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga.

Baca juga : Dokter Maxi Beri Bantuan kepada Kakek Disabilitas di Desa Anggasari Subang

“Kalau ribuan dapur berjalan di seluruh Indonesia, maka dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja akan sangat besar,” katanya.

Priskhianto juga menekankan bahwa program MBG mampu menciptakan rantai ekonomi kerakyatan yang saling terhubung. Kebutuhan bahan baku pangan untuk dapur MBG akan menyerap hasil produksi petani, peternak, hingga pelaku usaha kecil di daerah.

Ia menjelaskan, kebutuhan beras, sayur-mayur, cabai, bawang, telur, ayam, daging, hingga susu dapat dipasok langsung dari sektor produksi rakyat. Bahkan, distribusi dan pengelolaan bahan pangan itu dinilai sangat potensial digerakkan melalui koperasi sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis rakyat.

Baca juga : Dokter Maxi Beri Bantuan kepada Penderita Infeksi Bola Mata di Desa Anggasari Subang

“Program ini bisa menjadi lokomotif kebangkitan koperasi dan ekonomi kerakyatan karena seluruh rantai produksinya melibatkan masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, Priskhianto menilai skema pelaksanaan MBG juga mampu mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, pemerintah tidak perlu membangun dapur sendiri yang membutuhkan biaya sangat besar. Ia menyebut, pembangunan satu dapur MBG dapat menelan anggaran hingga Rp2,5 miliar.

Namun melalui pola kemitraan dengan penyedia dapur, pemerintah cukup membayar biaya sewa, operasional, serta distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Baca juga : Promo Tiket Masuk, Ancol Berikan Gratis Voucher Makan di Resto Ayam Tepi Laut

“Skema ini jauh lebih efisien karena pemerintah tidak harus mengeluarkan investasi besar di awal. Negara cukup melakukan monitoring dan evaluasi agar program berjalan tepat sasaran,” jelasnya.

Karena itu, Priskhianto mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung program MBG sebagai gerakan pemerataan ekonomi rakyat, bukan sekadar program pemerintahan semata.

“Program ini harus dilihat sebagai program rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” pungkasnya. (Asp)