Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Oleh: Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute
Tanggal 1 Muharam menandai dimulainya kalender Hijriah, sebuah sistem penanggalan yang berakar pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Dalam perspektif sejarah Islam, hijrah bukan sekadar perpindahan geografis, melainkan transformasi sosial-politik yang mengubah komunitas tertindas menjadi masyarakat yang berdaulat, berkeadilan, dan memiliki tata kelola yang berpihak kepada rakyat.
Karena itu, makna 1 Muharam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai perubahan, pembebasan, dan pembangunan tatanan sosial yang lebih adil.
Baca juga : LBH Tangerang: Harlah Pancasila Harus Wujudkan Keadilan Sosial
Muharam sendiri merupakan salah satu dari empat bulan suci dalam Islam yang dimuliakan. Bulan ini mengandung pesan moral agar manusia meningkatkan ketakwaan, menjauhi kezaliman, dan memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai kebaikan.
Dalam tradisi Islam, Muharam juga identik dengan refleksi, evaluasi diri, dan pembaruan arah perjuangan kehidupan. Jika nilai-nilai tersebut dikaitkan dengan situasi politik Indonesia saat ini, terdapat relevansi yang sangat kuat. Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan struktural, mulai dari ketimpangan ekonomi, konsentrasi penguasaan sumber daya pada kelompok tertentu, lemahnya partisipasi rakyat dalam proses pengambilan kebijakan, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi politik.
Berbagai survei dan kajian menunjukkan bahwa kesenjangan sosial-ekonomi masih menjadi persoalan serius yang memengaruhi kualitas demokrasi dan pembangunan nasional.
Dalam perspektif ilmu politik, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif. Demokrasi prosedural menekankan keberadaan pemilu dan lembaga formal, sedangkan demokrasi substantif menuntut agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan rakyat melalui keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
Ketika kesenjangan ekonomi semakin lebar dan kebijakan publik lebih banyak menguntungkan kelompok berkekuatan modal, maka demokrasi kehilangan substansinya. Di sinilah pesan hijrah menjadi relevan. Hijrah mengajarkan bahwa perubahan tidak cukup berhenti pada pergantian pemimpin atau pergantian kekuasaan. Perubahan harus menyentuh struktur sosial yang melahirkan ketidakadilan.
Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Madinah dengan prinsip persaudaraan, kesetaraan, musyawarah, dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi bagi lahirnya masyarakat yang berkeadilan. Selain itu, bulan Muharam juga mengingatkan umat Islam pada peristiwa Karbala, ketika Imam Husain mempertahankan prinsip kebenaran di hadapan kekuasaan yang dianggap menyimpang dari nilai keadilan.
Dalam kajian sejarah Islam, Karbala sering dipahami sebagai simbol perlawanan moral terhadap ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, semangat Karbala dan hijrah dapat diterjemahkan sebagai keberanian rakyat sipil, organisasi sosial, mahasiswa, buruh, petani, nelayan, dan berbagai elemen masyarakat untuk terus memperjuangkan tata kelola negara yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan umum.
Perjuangan tersebut harus dilakukan melalui cara-cara konstitusional, demokratis, dan berbasis pengetahuan, sehingga mampu menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Karena itu, peringatan 1 Muharam seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai pergantian tahun dalam kalender Islam. Ia harus menjadi momentum nasional untuk melakukan evaluasi terhadap arah perjalanan bangsa. Apakah pembangunan yang dilakukan telah mempersempit kesenjangan sosial? Apakah kebijakan negara benar-benar melindungi rakyat kecil? Apakah demokrasi telah menjadi sarana kedaulatan rakyat atau hanya menjadi prosedur formal semata?
Baca juga : Gen Z Subang Gelar Doa Bersama untuk Bali dan Kedamaian Indonesia
Makna terdalam dari 1 Muharam adalah keberanian untuk berhijrah: berhijrah dari ketidakadilan menuju keadilan, dari ketimpangan menuju pemerataan, dari politik yang dikuasai kepentingan sempit menuju politik yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat.
Jika semangat itu mampu diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka peringatan tahun baru Islam tidak hanya menjadi ritual tahunan, tetapi juga menjadi energi moral untuk membangun Indonesia yang lebih demokratis, berdaulat, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. (ULI)
