LampuHijau.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penyitaan terhadap barang bukti milik Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) nonaktif, Sirajudin Lasena (SL) sesuai prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku. KPK juga menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan yang bersangkutan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menghormati hak hukum setiap tersangka untuk mengajukan praperadilan sebagai bagian dari mekanisme hukum yang dijamin oleh peraturan perundangan.

"Terkait permohonan praperadilan yang diajukan SL selaku Bupati Bolmut nonaktif dengan objek praperadilan terkait sah atau tidaknya tindakan penyitaan, KPK tentunya siap menghadapi pengujian formil tersebut," kata Budi saat dikonfirmasi, Minggu (8/11/2026) malam.

Budi menambahkan, pihaknya bakal menyampaikan argumentasi hukum beserta bukti-bukti yang relevan di hadapan hakim praperadilan. Kemudian menegaskan bahwa tindakan penyitaan merupakan bagian dari upaya paksa dalam proses penyidikan yang pelaksanaannya harus berlandaskan ketentuan hukum acara pidana.

"Dalam perkara ini, KPK meyakini bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku, serta memiliki landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Budi juga memastikan setiap tindakan penyidikan, termasuk pelaksanaan upaya paksa penyitaan, dilakukan secara profesional dan akuntabel. Selanjutnya, KPK menghormati kewenangan hakim untuk menguji dan memutus permohonan praperadilan tersebut.

Baca juga : Kasus Pemerasan Bupati Pemalang, KPK Periksa Anggota DPR

Diketahui, Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) nonaktif Sirajudin Lasena melayangkan gugatan praperadilan melawan KPK dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjeratnya sebagai tersangka. Permohonannya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

"Klasifikasi perkara: Sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penyitaan," demikian dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, Sabtu (6/11/2026).

Permohonannya teregister dengan nomor 205/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel yang didaftarkan pada Selasa, 3 November 2026. Selaku pihak termohon ialah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI). Sidang perdana pembacaan permohonan bakal digelar pada Senin (16/11/2026) mendatang.

Diketahui, KPK telah menetapkan Sirajudin Lasena (SJL) sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kabupaten Bolmut, Sulawesi Utara. Kasus itu terbongkar lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 21 September 2026, yang menjadikan Sirajudin sebagai satu-satunya tersangka dari total 14 pihak yang diamankan.

Ahmad Taufik Husein yang kala itu menjabat pelaksana tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK membeberkan, Sirajudin mematok fee proyek sebesar 10 persen dari tiap proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ). Selain itu, ada juga jatah untuk pihak lain, yakni 4 persen untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan 1 persen untuk kelompok kerja (pokja) PBJ.

Taufik bilang, Bupati Sirajudin juga diduga melakukan ploting pelaksanaan proyek di Dinas PUPR Bolmut sebelum proyek dilaksanakan. Caranya dengan memerintahkan Kadis PUPR Bolmut untuk menulis siapa saja vendor yang akan melaksanakan pekerjaan proyek-proyek di Dinas PUPR.

Baca juga : PLN Mobile Permudah Warga Purwakarta dan Subang Transaksi Kelistrikan Tanpa Tatap Muka

"Ploting dilakukan dengan cara menuliskan nama calon pemenang pada setiap proyek yang sudah di-list pada lembaran kertas HVS," sebutnya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2026).

Atas persetujuan Bupati, Kadis PUPR berkoordinasi dengan Pokja untuk mengondisikan proses pengadaan barang dan jasa agar dimenangkan oleh vendor yang sudah di-plotting.

Sementara Pokja berkoordinasi dengan salah satu pihak swasta untuk mempersiapkan administrasi dalam proses PBJ. Hal ini agar vendor tersebut lolos dan terpilih sebagai pemenang.

Atas permintaan Sirajudin, maka pihak swasta dimaksud menyerahkan uang sebesar Rp 130 juta atau sebagian fee 10 persen untuk salah satu paket proyek. Paket dimaksud berupa pembangunan jalan wilayah Sangkub IV, Bolmut bernilai Rp 1,9 miliar.

Taufik menambahkan, Bupati Sirajudin juga diduga memperoleh penerimaan lain atau gratifikasi sejak 2023 hingga 2026. Sebab dirinya pun sempat menjadi Penjabat (Pj) Bupati Boltim pada 2023 dan Bupati Boltim definitif periode 2025–2030.

"Dengan total mencapai Rp 11,14 miliar," ungkap Taufik.

Baca juga : KPK Minta Hakim Tolak Praperadilan Silmy Karim di Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA

Rinciannya, dari Kadis Lingkungan Hidup (LH) Bolmut yang juga pernah menjabat Kadis Kesehatan Bolmut sebesar Rp 350 juta. Dan penerimaan dari pihak-pihak lain sebesar Rp 10,79 miliar.

"Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya berupa uang tunai senilai Rp 200 juta," lanjut Taufik.

Menurutnya, uang sebesar Rp 130 juta di antaranya diamankan dari hotel tempat Sirajudin dan stafnya menginap di Jakarta. Lalu dari koper di rumah Bupati Sirajudin Rp 50 juta, serta dari rumah Kadis PUPR Bolmut Rp 20 juta.

Atas perbuatannya, Bupati Sirajudin Lasena dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Mal)