Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Junaedi Saibih melayangkan gugatan praperadilan terkait ganti rugi dan rehabilitasi atas putusan bebas kasus perintangan penyidikan tiga perkara korupsi yang pernah menjeratnya. Total jumlah ganti ruginya sebesar Rp 100,28 miliar yang dilayangkan kepada Jaksa Agung dan Menteri Keuangan (Menkeu).
Junaedi menerangkan gugatannya diajukan setelah majelis kasasi Mahkamah Agung (MA) menguatkan putusan bebas Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat nomor perkara 110/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.
"Kerugian materiilnya Rp 288,4 juta," sebut Junaedi kepada wartawan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, nilai ganti rugi materiil dihitung selama 11 bulan kehilangan penghasilan, sejak April 2025 hingga Maret 2026. Karena selama itu, profesinya sebagai dosen Universitas Indonesia (UI) tidak bisa dilaksanakan dan tidak mendapat gaji bulanan.
Selain itu, dia mengajukan gugatan imateriil sejumlah. Tapi dia sebatas mengajukan karena dalam perkara pidana, gugatan imateriil tidak dapat dilayangkan.
"Gugatan imateriil Rp 100 miliar," bebernya.
Dia menambahkan gugatannya melalui mekanisme praperadilan yang didaftarkan ke PN Jakarta Pusat pada Jumat, 6 November 2026. Sidang perdana bakal digelar pada 24 November 2026.
Menurut Junaedi, ada dua pihak yang menjadi pihak termohon, yakni Jaksa Agung RI dan Menteri Keuangan. Dia meminta pemulihan nama baik sebagaimana dalam putusan.
Selain itu, meminta Jaksa Agung memerintahkan Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (JAM Datun) untuk menghapus pengelolaan sistem elektronik terkait pemberitaan tentang dirinya. Serta tindakan konkret berupa pemulihan nama baik berkaitan hak untuk dilupakan atau right to be forgotten. Permohonan ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).
"Nah, yang kedua, itu saya mengajukan termohonnya adalah Menteri Keuangan untuk kemudian melakukan pembayaran atas ganti kerugian yang sudah saya terima," imbuhnya.
Baca juga : KPK Sesalkan Putusan Praperadilan Paman Birin
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum Kejagung atas vonis bebas tiga terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan di tiga perkara korupsi. Ketiga terdakwa itu adalah Tian Bahtiar, Adhiya Muzakki, dan Junaedi Saibih.
"Amar putusan: Tolak. Tolak kasasi Penuntut Umum," demikian tertulis di laman direktori putusan perkara Mahkamah Agung dilihat pada Jumat (14/8/2026).
Kasasi Tian, Adhiya, dan Junaedi diputus pada Rabu (12/8/2026). Permohonan kasasi ketiganya diadili dan diperiksa oleh ketua majelis hakim Jupriyadi dengan anggota Arizon Mega Jaya dan Ainal Mardhiah.
Diketahui, Junaedi Saibih merupakan seorang advokat, Adhiya Muzzaki merupakan buzzer, dan Tian Bahtiar merupakan Direktur JakTV. Mereka dituntut jaksa dengan hukuman 8 dan 10 tahun penjara. Jaksa meyakini mereka melakukan perintangan penyidikan pada tiga perkara korupsi.
Kasus-kasus yang dimaksud yakni korupsi tata kelola komoditas timah, korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan, serta perkara korupsi pengurusan izin ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan mentah minyak goreng.
Baca juga : Beli Saham dan Reksa Dana Berisiko, Mantan Dirut DPBA Didakwa Rugikan Negara Rp 234,5 M
Tim jaksa menyatakan ketiganya secara aktif dan sengaja menjalankan skema nonyuridis di luar persidangan dalam membentuk opini negatif seolah-olah penanganan kasus yang dilakukan kejaksaan di tiga perkara itu tidak benar.
Sidang putusan kepada ketiganya lalu digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026). Majelis hakim memvonis bebas para terdakwa dari dakwaan perintangan penyidikan tiga perkara korupsi tersebut. (Mal)
