Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Kantor hukum milik terdakwa Don Ritto, DR Law Firm menerima fee hingga sebesar Rp 14,4 miliar dari jasa pendampingan hukum kasus korupsi pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan impor baja yang berproses di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung). Uangnya dari LPEI sebesar Rp 7,9 miliar dan dari PT Intisumber Bajasakti Rp 6,5 miliar.
Hal ini disampaikan mantan dewan direksi LPEI, Rijani Tirtoso dan Vice President PT Intisumber Bajasakti, Tan Hendy Taizar saat menjadi saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11/2026). Para terdakwa dalam sidang yakni mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Don Ritto alias Idon, serta Nurman Herin.
Jaksa penuntut umum Kejagung mengonfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP) milik Rijani. Pada poin 8, BAP itu terkait nilai kontrak fee pendampingan hukum DR Law Firm dengan LPEI sebesar Rp 7,92 miliar.
"Sesuai dengan rincian tabel, ada tabel detail yang Saudara sampaikan?" korek jaksa.
"Iya, betul," timpal Rijani.
Baca juga : Banjir Surut di Wilayah Daop 4 Semarang, Perjalanan KA Berangsur Normal
Menurut Rijani, rincian tabel itu adalah rekapitulasi yang disusun divisi legal LPEI mulai dari DR Law Firm hingga proses penyusunan BAP. Saat itu terjadi, dia masih menjabat sebagai anggota dewan direktur di LPEI.
Rijani mengaku tak terlibat secara intens dalam penunjukan maupun semua yang terkait dengan pemeriksaan. Dia juga tak terlibat menangani langsung saat proses negosiasi dengan DR Law Firm.
Sementara saksi Tan Hendy selaku Vice President PT Intisumber Bajasakti mengaku nilai fee kontrak dengan DR Law Firm sejumlah Rp 6,5 miliar untuk kasus korupsi impor baja. Nilai tersebut untuk pendampingan hukum pada tahap penyidikan dan persidangan.
"Penawarannya kemudian Saudara bisa jelaskan berapa, apa, bagaimana penawaran yang disampaikan?" tanya jaksa.
"Itu total Rp 6,5 miliar. Rp 1,5 miliar itu di tahap penyidikan," jawab Hendy.
Sementara pada tahap persidangan sebesar Rp 5 miliar. Sehingga keseluruhannya Rp 6,5 miliar.
Meski begitu, Hendy menyebut perusahaannya tetap kalah di pengadilan tingkat pertama dalam kasus korupsi impor baja. Menurutnya, hakim menyatakan PT Intisumber Bajasakti tetap bersalah.
Diketahui, jaksa mendakwa Febrie melakukan pemerasan sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 55 miliar terhadap pengusaha Tan Kian. Perbuatannya dilakukan lewat Ferry Yanto Hongkiriwang agar Tan Kian tidak menjadi tersangka dalam kasus korupsi PT Jiwasraya.
Selain itu, jaksa mendakwa Febrie melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp 346 miliar dan 440.000 dolar AS (sekitar Rp 7,9 miliar), sehingga totalnya sebesar Rp 353,9 miliar.
Perbuatannya dilakukan bersama Don Ritto dan Nurman Herin. Menurut jaksa, Febrie bersama Don Ritto menggunakan dua kantor hukumnya untuk menerima uang dari berbagai pihak yang khawatir atas status hukum dalam kasus korupsi di Kejagung.
Baca juga : Budiman Sujatmiko Dukung Kementan Cetak Sawah dan Percepatan Swasembada
Jaksa menyebut Febrie bersama Ferry Yanto juga menggunakan kantor hukum lain untuk menerima uang dari pihak yang terkait tindak pidana korupsi. Febrie menerima uang-uang itu secara rutin dan bertahap dari para pihak terkait kasus yang ditanganinya. Selain uang, dia juga menerima aset lainnya.
"Bahwa seluruh penerimaan uang, saham, tanah dan/atau bangunan tersebut terkait dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan jabatan Terdakwa selaku Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, maupun selaku Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus," ujar jaksa.
Menurut jaksa, Febrie menerima keseluruhan uang tersebut sebesar Rp 346 miliar dan 440.990 dolar AS. Selanjutnya Febrie dkk menyamarkan uang itu dengan berbagai cara. Penyamaran uangnya di antaranya dengan cara menempatkan di berbagai rekening, membeli properti, menukar ke valuta asing, hingga membeli emas. (Mal)
