LampuHijau.co.id - Kantor hukum milik terdakwa Don Ritto (DR Law Firm) menerima imbalan atau fee terkait kontrak sebesar Rp 3 miliar dari PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, anak usaha Sinar Mas Group untuk pendampingan kasus korupsi dalam pengelolaan dana sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Hal ini terungkap dalam sidang kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Don Ritto, dan Nurman Herin. Besaran uang Rp 3 miliar diutarakan Eky Pratama selaku Legal Manager di PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT SMART).

"Ada nilai kontraknya? Nilai kesepakatannya berapa?" tanya jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

"Jadi, ada dua proposal waktu itu. Untuk tingkat penyelidikan sebesar Rp 1 miliar, untuk tahap penyidikan Rp 2 miliar. Jadi, total semua Rp 3 miliar," bongkar Eky.

Eky mengatakan pendampingan hukum dari DR Law Firm melalui advokat Eko Purwanto berupa pemberian simulasi pertanyaan. Kata dia, DR Law Firm seolah bertindak sebagai penyidik yang memberikan pertanyaan untuk persiapan proses pemeriksaan.

Baca juga : Anak Perusahaan Jasa Marga Setor Rp 4 M Buat Jasa Hukum Don Ritto

"Mungkin juga, mungkin lebih ke kita bilangnya penguatan secara emosional kali, ya, karena kan juga tidak terbiasa menghadapi proses seperti itu. Seperti itu sih, Pak," jawab Eky.

"Jadi, simulasi pertanyaannya?" tanya jaksa.

"Iya, kurang lebih seperti itu, kira-kira," jawab Eky.

"Jadi, maksudnya simulasi Pak Eko ini bertindak seolah-olah penyidik atau pemeriksa, seperti itu?" lanjut jaksa.

"Kurang lebih seperti itu," jawab Eky.

Baca juga : Ketauan Warga Saat Mau Nyolong Motor, Lelaki Tanjung Priok Dibawa ke Kantor Polisi

Eky mengatakan DR Law Firm memberikan saran agar saat diperiksa tidak menjawab secara bertele-tele. Menurutnya, proses simulasi dilakukan di kantor PT SMART.

Eky bilang uang kotrak total Rp 3 miliar itu telah ditransfer ke rekening DR Law Firm. Penggunaan jasa hukum setelah disepakati direksi.

Diketahui, jaksa mendakwa Febrie melakukan pemerasan sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 55 miliar terhadap pengusaha Tan Kian. Perbuatannya dilakukan lewat Ferry Yanto Hongkiriwang agar Tan Kian tidak menjadi tersangka dalam kasus korupsi PT Jiwasraya.

Selain itu, jaksa mendakwa Febrie melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp 346 miliar dan 440.000 dolar AS (sekitar Rp 7,9 miliar), sehingga totalnya sebesar Rp 353,9 miliar. Perbuatannya dilakukan bersama Don Ritto dan Nurman Herin.

Menurut jaksa, Febrie bersama Don Ritto menggunakan dua kantor hukumnya untuk menerima uang dari berbagai pihak yang khawatir atas status hukum dalam kasus korupsi di Kejagung.

Baca juga : Kabupaten Tangerang Gelontorkan Rp1,2 M Bantu Pemulihan Korban Bencana Sumatera

Jaksa menyebut Febrie bersama Ferry Yanto juga menggunakan kantor hukum lain untuk menerima uang dari pihak yang terkait tindak pidana korupsi.

Febrie menerima uang-uang itu secara rutin dan bertahap dari para pihak terkait kasus yang ditanganinya. Selain uang, dia juga menerima aset lainnya.

"Bahwa seluruh penerimaan uang, saham, tanah dan/atau bangunan tersebut terkait dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan jabatan Terdakwa selaku Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, maupun selaku Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus," ujar jaksa.

Menurut jaksa, Febrie menerima keseluruhan uang tersebut sebesar Rp 346 miliar dan 440.990 dolar AS. Selanjutnya Febrie dkk menyamarkan uang itu dengan berbagai cara. Penyamaran uangnya di antaranya dengan cara menempatkan di berbagai rekening, membeli properti, menukar ke valuta asing, hingga membeli emas. (Mal)