LampuHijau.co.id - Peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026, menjadi momentum bagi Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat) Sugiyanto atau SGY untuk mengajak masyarakat terus berkontribusi dalam mengawal persoalan bangsa. Menurut dia, semangat perjuangan para pahlawan tidak semestinya berhenti pada upacara dan seremoni. Nilai perjuangan perlu diwujudkan melalui kepedulian, pemikiran kritis, serta kontribusi nyata dalam mengawasi kebijakan dan pembangunan.

SGY menilai, banyak persoalan nasional yang perlu mendapat perhatian. Mulai dari kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), kebakaran hutan dan lahan (karhutla), polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dugaan penyadapan, hingga mundurnya tiga elite PSI yang masuk dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Berbagai persoalan tersebut penting dicermati, terutama bagi aktivis dan jurnalis. Masyarakat juga perlu ikut mengawal agar kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai kepentingan publik," ujar SGY dalam refleksinya memperingati Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026).

Baca juga : SGY Ajak Masyarakat Dukung Polri Ungkap Tuntas Kasus Penyadapan

Dia mengaku, perhatian terhadap berbagai isu nasional tersebut membuat sejumlah persoalan Jakarta belum sempat dibahas secara mendalam. Padahal, Ibu Kota juga menghadapi beragam tantangan, seperti banjir, sampah Bantargebang, pengelolaan RDF dan ITF, kemacetan, pencemaran udara, transportasi publik, hingga pengelolaan pajak dan aset daerah.

SGY juga menyoroti pentingnya mengawasi kinerja pejabat, badan usaha milik daerah (BUMD), DPRD, serta kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dia berencana kembali membahas persoalan Jakarta dalam waktu dekat. Salah satu isu yang akan diangkat adalah kemungkinan warga menikmati akses masuk kawasan Pantai Ancol secara gratis.

Rencana kajian itu muncul setelah tuntutan akses gratis Pantai Ancol disuarakan warga melalui aksi demonstrasi di Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu. SGY menegaskan, kajian tersebut bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo. Dia menyebut pandangannya merupakan aspirasi warga sekaligus masukan konstruktif bagi pengelola Ancol dan Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga : AKBP Andi Purwanto Ajak Pelajar SMPN 1 Subang Jaga Diri dari Perbuatan Negatif

"Secara pribadi, saya sangat respek dan menghormati kepemimpinan Pramono Anung. Kajian ini semata-mata merupakan pandangan dan aspirasi warga Jakarta, sekaligus bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak Ancol maupun Pemprov DKI Jakarta," jelasnya.

Dia menegaskan, keputusan mengenai kebijakan akses Pantai Ancol tetap menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta dan gubernur. Sebagai warga, dia menyatakan siap mendukung kebijakan yang ditetapkan demi kepentingan masyarakat dan kemajuan Jakarta.

Bagi SGY, semangat Hari Pahlawan harus menjadi dorongan untuk terus berjuang melalui gagasan, kepedulian, kritik, dan tindakan nyata. Dengan begitu, peringatan 10 November tidak sekadar mengenang jasa para pejuang, tetapi juga menghidupkan semangat mereka dalam memperbaiki kehidupan bangsa dan negara. (DTR)