LampuHijau.co.id - Pemerintah mempercepat integrasi data korporasi nasional. Sebanyak 50 kementerian dan lembaga menandatangani komitmen bersama untuk membangun pertukaran data yang terintegrasi, akurat, dan aman guna memangkas birokrasi, memperkuat kepastian hukum, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif.

Komitmen tersebut disepakati dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 yang digelar Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum RI, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan keandalan pengelolaan data menjadi fondasi penting bagi kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, dan daya saing nasional.

"Kita tidak mungkin membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing apabila informasi mengenai subjek hukumnya tidak dikelola secara andal," ujar Yusril.

Menurutnya, integrasi data nasional tidak harus dilakukan dengan memusatkan seluruh data pada satu institusi. Hal terpenting adalah membangun interoperabilitas antarsistem melalui kesamaan standar, metadata, kode referensi, dan mekanisme pertukaran informasi.

Baca juga : Sultan Najamudin Dorong KDMP Pangkas Rantai Distribusi dan Perkuat Ekonomi Desa

Dengan demikian, setiap kementerian dan lembaga tetap memiliki kewenangan atas data yang dikelolanya, tetapi dapat saling terhubung untuk mendukung kebutuhan pelayanan dan pengambilan kebijakan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, integrasi data korporasi merupakan agenda strategis yang tidak bisa berjalan tanpa kolaborasi seluruh kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan.

Ia menyebut data administrasi hukum yang dikelola Ditjen AHU telah menjadi salah satu rujukan penting bagi berbagai layanan pemerintah, mulai dari perizinan, perpajakan, hingga pengawasan.

Integrasi tersebut diharapkan mengakhiri praktik pengumpulan data berulang yang selama ini berpotensi membebani masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah juga dapat memberikan pelayanan berdasarkan informasi yang konsisten, akurat, dan memiliki kepastian hukum.

"Saya berharap komitmen ini tidak berhenti sebagai dokumen kesepakatan, tetapi ditindaklanjuti melalui implementasi nyata di masing-masing instansi," kata Supratman.

Baca juga : Krisis Iklim Makin Nyata, Sultan Dorong Generasi Muda Jadi Agen Perubahan

Dalam kesepakatan tersebut, 50 kementerian dan lembaga menyatakan dukungan terhadap pertukaran data korporasi yang akurat, mutakhir, dan aman sesuai peraturan perundang-undangan. Kesepakatan juga mencakup penguatan koordinasi dan kolaborasi antarinstansi secara berkelanjutan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2026, Ditjen AHU telah menjalin kerja sama dan mengintegrasikan data dengan sekitar 35 kementerian, lembaga, dan BUMN. Sementara itu, 14 kementerian dan lembaga lainnya masih dalam proses penyelesaian Perjanjian Kerja Sama (PKS). Besarnya kebutuhan terhadap data korporasi tercermin dari jumlah transaksi pemanggilan data yang mencapai 51.120.480 kali sepanjang 2023 hingga Oktober 2026.

Rinciannya, sebanyak 7.806.839 transaksi pada 2023, kemudian 5.323.945 transaksi pada 2024. Angka tersebut melonjak menjadi 17.216.166 transaksi pada 2025 dan kembali meningkat menjadi 20.773.530 transaksi hingga Oktober 2026.

Data Ditjen AHU telah dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan strategis, di antaranya administrasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, perizinan berusaha melalui sistem OSS, pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengawasan transaksi keuangan oleh PPATK, hingga pencegahan korupsi oleh KPK.

Untuk memperkuat pertukaran data seiring meningkatnya kebutuhan tersebut, Ditjen AHU mengembangkan tata kelola integrasi berbasis Application Programming Interface (API) Management. Sistem ini dirancang agar pertukaran informasi antarinstansi berlangsung lebih terstandar, aman, dan dapat dipantau secara real-time.

Baca juga : KAI Daop 3 Cirebon Tingkatkan Kompetensi Petugas untuk Perkuat Keselamatan KA

Widodo mengatakan penguatan API Management menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan data korporasi untuk mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

"Ke depan, Ditjen AHU berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola integrasi data melalui penguatan API Management, sehingga pemanfaatan data korporasi dapat semakin optimal dalam mendukung pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta ekosistem investasi di Indonesia," ujarnya.

Integrasi data korporasi ini diharapkan tidak sekadar menyatukan sistem informasi pemerintah, tetapi juga mengurangi duplikasi administrasi, meningkatkan keamanan dan kualitas data, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.

Keberhasilan agenda tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh konsistensi implementasi di setiap kementerian dan lembaga. Dengan data yang saling terhubung dan dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih efisien sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap iklim usaha Indonesia. (Asp)