LampuHijau.co.id - Kejaksaan Agung menggeledah enam lokasi yang merupakan kantor perusahaan tambang terkait kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2013–2025. Kasus dugaan rasuah ini menyeret Arif Kurniawan selaku beneficial owner atau pemilik perusahaan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan tim penyidik telah menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi.

Anang menjelaskan PT BSJ telah melanggar ketentuan izin pengoperasian pertambangan. Sebab izin PT BSJ sudah berakhir pada 2014, tapi perusahaan itu masih melakukan aktivitas pertambangan hingga tahun 2025.

"PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan," ucap Anang kepada wartawan di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Kata Anang, PT BSJ dikelola Arif Kurniawan yang juga selaku pemilik perusahaan. Menurutnya, yang bersangkutan juga menerima keuntungan dari hasil penambangan ilegal itu.

"Dan tim penyidik di saat yang bersamaan juga telah melakukan tindakan proses penyidikan yaitu berupa penggeledahan di beberapa tempat, yaitu kurang lebih enam tempat," lanjutnya.

Baca juga : Pemkot Cirebon Siap Bangkitkan Kembali Kejayaan Pasar Pagi

Lokasi-lokasinya yakni kantor PT AMI di daerah Kendari, Kantor PT AMI di lokasi tambang di Konawe Utara, Kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara, Kantor PT AMI di Kota Kendari, Kantor PT AMI di Kabupaten Buton Tengah, Kantor PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.

Tim penyidik menjerat PT BSJ dengan sangkaan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP. Atau kedua, Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor, dan ketiga Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.

Sebelumnya, Kejagung juga telah melakukan penggeledahan pada enam lokasi terkait kasus ini. Upaya paksa ini dilakukan pada Kamis, 5 November 2026.

"Kejaksaan Agung pada Gedung Bundar ini telah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2017 sampai dengan 2025," ungkap Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung, Saiful Bahri dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026).

Keenam lokasinya ialah rumah di Cilandak, Jakarta Selatan; berikutnya tiga kantor perusahaan di APL Tower Central Park, Jakarta Barat yakni PT BSJ, PT KAA, PT DDA; kantor PT DDR di Mid Plaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat; serta kantor PT DDR di kawasan SCBD, Jakarta Pusat.

Baca juga : Krisis Iklim Makin Nyata, Sultan Dorong Generasi Muda Jadi Agen Perubahan

Hasilnya, penyidik menemukan sejumlah barang bukti berupa dokumen maupun uang tunai. Adapun uang tunai ditemukan di dua lokasi dengan total Rp 11,79 miliar.

"Tempat pertama Rp 11,2 miliar, dan tempat kedua sejumlah Rp 595 juta. Serta beberapa penyitaan terkait dengan barang bukti elektronik berupa handphone, laptop, dan CCTV," beber Saiful.

"Bahwa perbuatan pertambangan usaha nikel yang dilakukan lima perusahaan ini dikendalikan oleh AK sebagai penerima manfaat," lanjutnya.

Sementara dokumen yang ditemukan berkaitan dengan aktifitas perusahaan dan transaksi perusahaan dalam kaitan operasional lima perusahaan dengan pihak afiliasinya. Di lokasi penggeledahan tersebut penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut.

Saiful menyebut Arif Kurniawan merupakan pengendali dan penerima manfaat dari beberapa perusahaan tambang nikel di Sultra. Rincian perusahaannya yakni di PT BSJ dengan luas Izin Usaha Pertambangan (IUP) 1.030 hektare (Ha), PT KAA dengan luas IUP 1.036 Ha. Lalu, PT ANI dengan luas IUP 106 Ha, PT AMI dengan luas IUP 1.000 Ha, PT AMID dengan luas IUP 1.026 Ha, dan PT HJ yang dilakukan melalui holding PT DDA bersama dengan LEI.

Kata Saiful, IUP eksplorasi PT BSJ dan PT KAA telah berakhir pada 2015, tapi tetap diperpanjang melalui skema suspend sebanyak tiga kali. Padahal hasil eksplorasi dan studi kelayakan kedua perusahaan telah ditolak oleh pejabat Dinas ESDM Sulawesi Tenggara karena wilayah izin seharusnya dikembalikan kepada negara.

Baca juga : Hari Bhayangkara ke-80, Polsek Jatiuwung Gelar Lomba Makan Kerupuk dan Pesta Rakyat

"Namun oleh karena adanya penyalahgunaan wewenang dari penyelenggara negara, sehingga penolakan tersebut dicabut," lanjutnya.

Selain itu, penyidik menduga pihak-pihak korporasi telah memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara. Pemberian suap ini agar dapat melakukan manipulasi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) korporasi-korporasi tambang nikel tersebut. S

ehingga mereka dapat melakukan operasional pertambangan nikel secara melawan hukum yang menguntungkan korporasi-korporasi tersebut. Yang mana mengakibatkan kerugian keuangan negara (yang saat ini masih dalam proses penghitungan oleh auditor).

Saiful menambahkan bahwa Arif Kurniawan selaku pengendali sejumlah perusahaan tersebut tidak diketahui keberadaannya di Indonesia. Berdasarkan kajian tim penyidik yang bekerja sama dengan instansi lain, menemukan data perlintasan yang bersangkutan di luar negeri.

"Dan kami sudah bekerja sama dengan pihak Imigrasi untuk mencari keberadaannya," sebut Saiful. (Mal)