LampuHijau.co.id - Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka yang digunakan untuk mendaftar sebagai dokumen pesyaratan pendidikan calon Wapres pada Pemilu 2024.

Majelis hakim MA menyatakan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan M. Subhan selaku pemohon. Sementara pihak termohon perkara ini ialah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

"Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019," demikian amar putusan kasasi dikutip dari laman Kepaniteraan MA, Selasa (10/11/2026).

Perkara ini teregister dengan nomor 742 K/TUN/2026, yang diperiksa dan diadili oleh hakim agung Yulius selaku ketua majelis hakim bersama dua hakim agung selaku anggota anggota yakni Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto. Putusannya dibacakan pada 30 Oktober 2026.

Kemudian, MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tanggal 12 Agustus 2026, yang menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tanggal 21 Mei 2026.

Baca juga : Wakil Rakyat Subang Minta Gubernur Jabar Bangun SMAN di Pagaden Barat

Selain itu, MA memerintahkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku tergugat agar mencabut suket tersebut.

Dalam pertimbangannya, MA menegaskan bahwa PTUN berwenang mengadili perkara tersebut. Kendati perkara ini terkait erat dengan sengketa pemilu, PTUN tetap menjalankan fungsi korektif karena adanya pelanggaran administratif yang terencana secara terstruktur dan sistematis.

"Sedangkan setelah dilampauinya tenggang waktu tersebut patut diketahui telah terjadi pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan terencana yang membahayakan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk memilih putra terbaik yang memenuhi syarat administrasi, maka Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan korektif dan remidial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi di atas," kata MA.

Menurut pendapat MA, pelanggaran administratif tersebut bukan sekedar kepentingan kontestan belaka, tapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

"Oleh karena itu, setiap orang yang mempunyai hak memilih dan dipilih patut diberikan hak gugat," sebut MA.

Baca juga : KAI Daop 3 Cirebon Kenalkan Dunia Perkeretaapian kepada Anak Usia Dini

MA juga mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diputus pada 5 Oktober lalu. Dalam putusan itu, MK menyatakan tidak memiliki bukti bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA saat mendaftar sebagai calon wakil presiden.

Sehingga kata MA, adanya keadaan hukum baru tersebut beralasan untuk mengenyampingkan eksepsi termohon kasasi dahulu dan tergugat lainnya.

"Karena putusan pengadilan merupakan bagian dari sistem hukum, perlu mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural," tambahnya.

Selain itu, MA juga menemukan fakta bahwa certificat of attendance, academic records, dan explanation of grades dan dokumen lain yang didaftarkan Gibran pada pencalonan Pemilu 2024 tidak menyatakan bahwa dirinya menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.

"Bahwa secara faktual objek sengketa a quo diterbitkan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat didasarkan pada certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades maupun dokumen lain yang tidak dapat membuktikan tentang keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan," kata MA.

Baca juga : BAZNAS RI Tetapkan Nisab Zakat Penghasilan dan Jasa 2026

Sama dengan MK, MA pun menegaskan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah di luar negeri yang setara dengan ijazah SMA.

"Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat," katanya.

Menurut MA, penyetaraan kurikulum internasional ke kurilum nasional tanpa adanya bukti sertifikat kelulusan merupakan tindakan yang tidak cermat. Hal ini memengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan.

"Sehingga tindakan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal," tulis MA. (Mal)