Kisruh Program Replanting di OKU, Koperasi Minanga Ungkap Proses Pengajuan hingga Pencairan Dana

Pengurus KUD Minanga Ogan saat meninjau perkebunan sawit di OKU. (Foto: Ist)
Senin, 16 Nopember 2026, 20:42 WIB
Jakarta City

LampuHijau.co.id - Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Minanga Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan angkat bicara soal dana bantuan program peremajaan perkebunan kelapa sawit (replanting) sebesar Rp 27 miliar.

Pengurus KUD Minanga Ogan, Yoga Ary Dhiskara mengungkapkan program replanting menjadi kisruh setelah pihaknya menerapkan mekanisme pengajuan bantuan sesua ketentuan yang berlaku.

"Ketika kami menjalankan program ini sesuai aturan, mungkin ada pihak-pihak yang tidak terima," kata Yoga dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/11/2026).

Yoga menjelaskan program tersebut menggunakan skema Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pola kemitraan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menurutnya, terdapat dua skema pengajuan program PSR, yakni mandiri dan pola kemitraan.

"Kami mengikuti skema kemitraan karena berafiliasi dengan perusahaan perkebunan," ungkapnya.

Baca juga : Kasat Pol PP Kota Tangerang Disomasi Warga Pinang, Dugaan Alih Fungsi Hunian di Banjar Wijaya

Dalam skema ini, lanjutnya, perusahaan menjadi pihak pengusul, sedangkan pengajuan PSR mandiri dilakukan oleh kelembagaan pekebun melalui jalur dinas perkebunan. Ia menerangkan, mekanisme pengajuan yang sebelumnya melewati jenjang birokrasi mulai dari dinas perkebunan kabupaten, provinsi, hingga Direktorat Jenderal Perkebunan, kini mengalami penyederhanaan melalui sistem digital Smart PSR.

“Di situ lembaga pekebun menginput sendiri kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Secara sistem, pengajuan langsung diteruskan ke Dirjen Perkebunan. Memang tidak melibatkan dinas dalam proses awal karena mekanismenya sudah dipangkas melalui sistem,” jelasnya.

Yoga membantah pernyataan Kepala Dinas Pertanian OKU, Joni Saihu yang mengaku tidak dilibatkan sejak awal dalam proses pengusulan, verifikasi, dan validasi CPCL. Kata dia, keterlibatan dinas dilakukan setelah rekomendasi teknis dan perjanjian tiga pihak diterbitkan.

Selanjutnya, pemerintah daerah mendapat pemberitahuan untuk membantu pendampingan, pengawalan, serta pengawasan kegiatan. Ia juga mengklaim KUD telah menyampaikan data peserta dan luasan kebun, termasuk program yang sedang berjalan maupun dalam proses pengajuan, kepada perwakilan pemerintah daerah sekitar Mei 2026.

Ia menyebut dana Rp 27 miliar merupakan akumulasi anggaran untuk dua tahap program replanting. Tahap pertama, mencakup lahan seluas 166,7 hektare dengan nilai sekitar Rp10 miliar. Sementara tahap kedua, mencakup sekitar 284 hektare dengan nilai kurang lebih Rp17 miliar dan masih dalam proses. Dengan demikian, total luasan kedua tahap tersebut mencapai sekitar 450,7 hektare.

Baca juga : Polisi Diminta Segera Tetapkan Tersangka Kasus Penganiayaan ART di Tangerang

Namun, ia menegaskan bahwa dana yang masuk ke rekening koperasi tidak serta-merta dapat dicairkan dan digunakan secara bebas oleh pengurus. Menurutnya, dana tahap pertama memang telah masuk ke rekening KUD Minanga Ogan di Bank Sumsel Babel.

Akan tetapi, rekening tersebut dibekukan sehingga pencairan harus melalui mekanisme verifikasi dan persetujuan dalam sistem yang melibatkan PT Sucofindo. Adapun pembayaran yang sebelumnya menggunakan dana talangan dilakukan melalui mekanisme penggantian (reimbursement) setelah seluruh persyaratan terpenuhi.

Bahkan, Yoga menyebut hingga kini masih terdapat tagihan KUD kepada Sucofindo dan BPDPKS sekitar Rp 2,5 miliar yang belum dibayarkan.

“Untuk membeli bibit saja terkadang kami harus membayar terlebih dahulu atau menggunakan dana talangan. Setelah itu masih harus melalui verifikasi yang cukup panjang,” ujarnya.

Mengenai proses verifikasi CPCL, Yoga menjelaskan bahwa tidak seluruh calon petani dan lahan yang diajukan otomatis dinyatakan memenuhi persyaratan. Dia mengatakan, pemeriksaan dilakukan PT Sucofindo selaku pihak yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi.

Baca juga : Terdakwa Kasus Korupsi Timbangan Petikemas Meninggal, Perkaranya Dihentikan

Calon petani harus dikonfirmasi secara langsung, termasuk pencocokan identitas dengan KTP. Jika calon petani berada di luar kota, verifikasi dapat dilakukan melalui sambungan video.

“Kalau memang tidak memenuhi syarat, ya tidak lolos. Jadi tidak semua yang kami ajukan otomatis diterima,” jelasnya.

Selain mekanisme pengajuan dan penggunaan anggaran, persoalan legalitas serta dugaan tumpang tindih penguasaan lahan juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan program tersebut.

"Soal serobot lahan, itu tidak ada. Kalau ada, ya penuh dong orang yang menggugat ke sini,” tandasnya. (Mal)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal