Besok, Kejagung Panggil Wali Kota Bekasi di Kasus KSO Sumur Minyak

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna. (Foto: Mal)
Senin, 16 Nopember 2026, 21:59 WIB
Jakarta City

LampuHijau.co.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahjono terkait perkara dugaan korupsi penyimpangan tata kelola kerja sama operasi (KSO) PT Minyak dan Gas Kota Bekasi (Perseroda) dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024. Pemeriksaan bakal dilakukan di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan pada Selasa (17/11/2026) besok.

"Benar, terhadap yang bersangkutan terjadwal pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Gedung Bundar," ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna saat dikonfirmasi wartawan, Senin (16/11/2026) malam.

"Sekitar jam 10.00 pagi," sambungnya.

Kejagung tengah menyidik dugaan korupsi tata kelola kerja sama operasi (KSO) PT Minyak dan Gas Kota Bekasi (Perseroda) dengan PT Pertamina EP yang diduga merugikan negara sebesar Rp 2 triliun. Dalam kasus ini, diduga melibatkan perusahaan milik juragan minyak dan gas Muhammad Riza Chalid.

"Terindikasi, salah satunya itu. Terindikasi ada dengan perusahaan yang dimiliki, anak perusahaan yang diinvestasikan oleh yang sedang kita mintai (dicari keberadaannya), MRC. Ada irisannya. Nanti kita lihat bukti, sedang didalami," ujar Anang Supriatna kepada wartawan di Kejari Jakarta Selatan, Jumat (18/9/2026) lalu.

Baca juga : Kejagung Tetapkan PT BSJ Tersangka Korporasi Kasus Tambang Nikel Sultra

Kata Anang, perusahaan terafiliasi Riza Chalid tersebut ialah Foster Oil & Energy Pte. Ltd. Menurutnya, perkara ini turut melibatkan perusahaan asal luar negeri tersebut.

Anang menerangkan KSO ini mengenai pengelolaan sumur-sumur minyak di Kota Bekasi, yang melibatkan perusahaan asing. Padahal sesuai ketentuan, seharusnya melibatkan perusahaan daerah atau BUMD.

"Nah, dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk. Di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin, tidak izin melalui DPR, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua," papar Anang.

Selain tidak ada izin DPR, dalam pelaksanaannya juga tidak ada ada izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Seluruh mekanisme tersebut diabaikan.

"Sehingga terjadi kerugian yang harusnya ini malah kerugian, akhirnya defisit. Uang itu yang rugi tidak hanya Perusda yang membebani anggaran, juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian," sebut Anang.

Baca juga : Kasasinya Ditolak MA, Anak Riza Chalid Dihukum 15 Tahun Bui di Kasus Minyak Mentah

Pada Jumat (18/9/2026), tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) juga menggeledah dua lokasi di Jakarta. Upaya paksa ini merupakan lanjutan dari penggeledahan sebelumnya.

"Semua di daerah Jakarta, sedang kita ikuti, sedang bergerak berjalan," lanjut Anang.

Menurut Anang, mulanya perkara ini ditangani Kejari Kota Bekasi. Tapi karena ada kendala teknis, penyidikan kasus ini diambil alih Gedung Bundar Kejagung sejak Agustus lalu. Sebelumnya, Anang membeberkan kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp 2 triliun.

"Sekitar Rp 2 triliun," bebernya saat dihubungi wartawan, Kamis (17/9/2026) malam.

Dalam proses penyidikan kasus ini, tim penyidik turut melakukan penggeledahan sejumlah lokasi di Kota Bekasi dan Jakarta. Di antaranya Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bekasi, serta Kantor Perseroda PT Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi.

Baca juga : Atasi Kekeringan, Kapolres Tangsel Salurkan Air Bersih di Kampung Kranggan

Selain itu, menggeledah kantor Foster Oil & Energy Pte. Ltd. di Gedung Sampoerna Strategic di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta; Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi; dan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

"Kegiatan penggeledahan dimulai pada pukul 14.00 WIB, dan masih berlangsung hingga siaran pers ini diterbitkan," lanjut Anang. (Mal)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal