LampuHijau.co.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahjono tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola kerja sama operasi (KSO) PT Minyak dan Gas Kota Bekasi (Perseroda) dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024. Tri meminta penjadwalan ulang pada pekan depan.
"Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini, tidak hadir. Dan ada surat minta di-reschedule pemanggilan minggu depan," kata Anang saat dihubungi wartawan, Selasa (17/11/2026).
Sebelumnya, tim penyidik JAM Pidsus menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahjono terkait perkara dugaan korupsi kerja sama operasi pengelolaan sumur minyak. Pemeriksaannya dilakukan di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan pada Selasa (17/11/2026).
"Benar, terhadap yang bersangkutan terjadwal pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Gedung Bundar," ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna saat dikonfirmasi wartawan, Senin (16/11/2026) malam.
Baca juga : Besok, Kejagung Panggil Wali Kota Bekasi di Kasus KSO Sumur Minyak
"Sekitar jam 10.00 pagi," sambungnya.
Kejagung tengah menyidik dugaan korupsi tata kelola kerja sama operasi (KSO) PT Minyak dan Gas Kota Bekasi (Perseroda) dengan PT Pertamina EP yang diduga merugikan negara sebesar Rp 2 triliun. Dalam kasus ini, diduga melibatkan perusahaan milik juragan minyak dan gas Muhammad Riza Chalid.
"Terindikasi, salah satunya itu. Terindikasi ada dengan perusahaan yang dimiliki, anak perusahaan yang diinvestasikan oleh yang sedang kita mintai (dicari keberadaannya), MRC. Ada irisannya. Nanti kita lihat bukti, sedang didalami," ujar Anang Supriatna kepada wartawan di Kejari Jakarta Selatan, Jumat (18/9/2026) lalu.
Kata Anang, perusahaan terafiliasi Riza Chalid tersebut ialah Foster Oil & Energy Pte. Ltd. Menurutnya, perkara ini turut melibatkan perusahaan asal luar negeri tersebut. Anang menerangkan KSO ini mengenai pengelolaan sumur-sumur minyak di Kota Bekasi, yang melibatkan perusahaan asing. Padahal sesuai ketentuan, seharusnya melibatkan perusahaan daerah atau BUMD.
Baca juga : Kejagung Buka Penyidikan Baru Korupsi Program MBG
"Nah, dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk. Di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin, tidak izin melalui DPR, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua," papar Anang.
Selain tidak ada izin DPR, dalam pelaksanaannya juga tidak ada ada izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Seluruh mekanisme tersebut diabaikan.
"Sehingga terjadi kerugian yang harusnya ini malah kerugian, akhirnya defisit. Uang itu yang rugi tidak hanya Perusda yang membebani anggaran, juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian," sebut Anang.
Pada Jumat (18/9/2026), tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) juga menggeledah dua lokasi di Jakarta. Upaya paksa ini merupakan lanjutan dari penggeledahan sebelumnya.
Baca juga : Kapolsek Ciasem Kawal Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Cakades Sukamandijaya
"Semua di daerah Jakarta, sedang kita ikuti, sedang bergerak berjalan," lanjut Anang.
Menurut Anang, mulanya perkara ini ditangani Kejari Kota Bekasi. Tapi karena ada kendala teknis, penyidikan kasus ini diambil alih Gedung Bundar Kejagung sejak Agustus lalu. Sebelumnya, Anang membeberkan kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp 2 triliun.
Dalam proses penyidikan kasus ini, tim penyidik turut melakukan penggeledahan sejumlah lokasi di Kota Bekasi dan Jakarta. Di antaranya Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bekasi, serta Kantor Perseroda PT Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi.
Selain itu, menggeledah kantor Foster Oil & Energy Pte. Ltd. di Gedung Sampoerna Strategic di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta; Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi; dan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. "Kegiatan penggeledahan dimulai pada pukul 14.00 WIB, dan masih berlangsung hingga siaran pers ini diterbitkan," lanjut Anang. (Mal)