LampuHijau.co.id - Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) bakal menyidangkan kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah di PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) atau Pertamina Energy Service (PES) tahun 2008–2015. Total ada enam terdakwa yang bakal diadili, namun tanpa juragan minyak dan gas Mohammad Riza Chalid yang juga tersangka dan masih buron.
Juru Bicara PN Jakpus, Andi Saputra mengatakan kepaniteraan telah meregister perkara baru untuk enam orang terdakwa. Salah satunya atas nama Irawan Prakoso yang merupakan orang kepercayaan Riza Chalid.
"Perkara nomor 102 atas nama terdakwa Irawan Prakoso," sebut Andi dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
"Diagendakan sidang pembacaan dakwaan dilakukan pada Jumat (27/11/2026)," sambungnya.
Sebelumnya, dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan pada Kamis (9/4/2026), Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) saat itu, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan pihaknya telah menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus ini.
Baca juga : Rabu Depan, PN Jakpus Gelar Sidang Dakwaan Febrie Adriansyah
Mereka ialah Bambang Irianto (BBG) selaku mantan Manager Niaga Direktorat Pemasaran dan Niaga PT Pertamina, dengan jabatan terakhirnya sebagai Managing Director PES; Head Of trading PES tahun 2012–2014, Agus Bahtiar (AGS). Berikutnya, Senior Trader Pertamina Energy Services Pte. Ltd. 2009–2015, Mulyono (MLY); mantan Crude Trading PES berinisial Nurdin Prayitno (NRD); mantan Vice President Integrated Supply Chain (VP ISC) PT Pertamina dengan jabatan terakhirnya sebagai Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS), Takfir (TKF); serta Irawan Prakoso selaku direktur sejumlah perusahaan milik Riza Chalid.
"Kemudian saudara MRC, yaitu BO (beneficial owner) dari beberapa perusahaan yang mengikuti tender tersebut," beber Syarief.
Kata Syarief, pada 2008 hingga 2015, terdapat pengadaan minyak mentah dan produk kilang di PES. Menurutnya, tim penyidik menemukan fakta perbuatan terdapat kebocoran informasi-informasi rahasia internal di perusahaan itu mengenai kebutuhan minyak mentah dan gasoline, juga informasi lainnya yang dilakukan oleh salah satu tersangka.
Dia membeberkan, Riza Chalid bersama Irawan melalui sejumlah perusahaan dan afiliasinya, memengaruhi proses pengadaan atau tender minyak mentah, produk kilang, dan pengangkutan.
"Jadi pada intinya, saudara MRC melalui saudara IRW melakukan komunikasi dengan pejabat pengadaan, baik di Petral maupun di Pertamina," imbuhnya.
Baca juga : Terdakwa Kasus Korupsi Timbangan Petikemas Meninggal, Perkaranya Dihentikan
Jalinan komunikasinya dilakukan dengan para tersangka dari pihak Petral maupun Pertamina, yakni BBG, MLY, dan TFK. Mereka membuat kesepakatan terkait pengondisian tender dan informasi nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
"Sehingga ada mark-up atau kemahalan harga karena pengadaan tersebut menjadi tidak kompetitif," lanjutnya.
Syarief bilang, pada Juli 2012, tersangka BBG, AGS, NRD, dan MLY mengeluarkan pedoman yang bertentangan dengan risalah rapat direksi PT Pertamina. Hal ini dilakukan demi mengakomodir kepentingan Riza Chalid dan Irawan Prakoso dalam upaya memenangkan tender.
Dia mengatakan, usai tender dilakukan dengan lebih dahulu dikondisikan, PES yang dibantu perusahaan YR melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pemasokan produk kilang untuk tahun 2012 hingga 2014.
"Proses tender atau pengadaan minyak mentah dan produk kilang tersebut menyebabkan rantai pasokan yang lebih panjang dan harga yang lebih tinggi, terutama untuk produk gasoline 88 atau kita kenal dengan Premium 88, dan Gasoline 92. Sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Pertamina," kata Syarief.
Baca juga : Tinjau Pademangan, Pansus RA-PTSL Matangkan Redistribusi Tanah Warga
Namun dia mengatakan, besaran kerugian negara dalam perkara ini belum dapat diungkapkan. Nilainya masih dalam penghitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan sangkaan Pasal 603 KUHP Nasional atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Mal)