LampuHijau.co.id - Keterbatasan anggaran tidak menggeser komitmen Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh dalam memberantas peredaran narkoba di Bumi Serambi Mekkah.

Meski sebagian besar dana terserap untuk operasional dan gaji pegawai, BNNP Aceh terus memaksimalkan berbagai cara agar pencegahan dan penindakan tetap berjalan optimal sepanjang tahun 2026.

Kepala BNNP Aceh, Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani mengungkapkan bahwa dari total anggaran Rp 18 miliar yang dialokasikan untuk tahun 2026, porsi terbesar yakni sekitar Rp 16 miliar terserap untuk membayar gaji pegawai.

"Anggaran kita terbatas. Tahun 2026 BNNP Aceh mendapat anggaran Rp 18 miliar, Rp 16 miliar di antaranya untuk membayar gaji pegawai," kata Dedy saat menggelar acara silaturahmi bersama media di Banda Aceh, Rabu (28/10).

Dedy menjelaskan, sisa anggaran sebesar Rp 2 miliar harus dibagi dua. 

Baca juga : Ketua Bhayangkari Ranting Pusakanagara Ajak Muslimat NU Perangi Narkotika

Sebesar Rp 1 miliar dialokasikan untuk pembiayaan operasional kantor seperti listrik, air, dan BBM kendaraan dinas sehingga sisa alokasi murni yang bisa difungsikan langsung untuk pencegahan, sosialisasi, dan penindakan narkoba tinggal Rp 1 miliar.

Dedy menegaskan kendala finansial ini tak menghentikan langkah penindakan di lapangan. 

Sepanjang tahun 2026, BNNP Aceh mencatatkan sebanyak lima kali kegiatan penindakan hukum. Dari jumlah tersebut, hanya dua kegiatan yang dibiayai oleh alokasi negara, sementara tiga penindakan sisanya terlaksana melalui biaya mandiri (swadana).

“Sepanjang 2026 kita ada lima penindakan, dua ditanggung negara, tiga kita bayar sendiri,” tegas jenderal bintang satu tersebut.

Melihat kondisi geografis dan tantangan yang ada, Dedy menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak bisa sepenuhnya mengandalkan aparat. 

Baca juga : Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Polres Subang Tanam Jagung

Keterlibatan dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba.

“Kita butuh dukungan masyarakat dalam memberantas narkoba di Aceh,” tambahnya.

Semangat pantang menyerah BNNP Aceh dalam menjalankan fungsinya mendapat sorotan positif dari kalangan legislatif. Anggota Komisi III DPR RI, HT Ibrahim, yang turut hadir dalam acara silaturahmi tersebut menyampaikan apresiasinya atas kinerja Brigjen Pol. Dedy Tabrani dan seluruh jajaran BNNP Aceh.

HT Ibrahim menilai keterbatasan anggaran memang menjadi tantangan nyata bagi BNNP Aceh, baik dalam aspek sosialisasi edukatif maupun penindakan hukum.

Namun, mengingat besarnya dampak buruk narkoba terhadap generasi muda Aceh, upaya pemberantasan tidak boleh kendor sedikit pun.

Baca juga : Wakil Rakyat Subang Albert Anggara Putra Minta MPLS Tanpa Perundungan

Ia menegaskan perlunya dorongan serta dukungan kolaboratif dari berbagai pihak agar program pencegahan dan penindakan narkoba di Aceh dapat berjalan lebih maksimal ke depannya. (WAH)