LampuHijau.co.id - Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Tangerang rmenyerahkan berkas perkara (Tahap I) dugaan korupsi pengoperasian pesawat udara pada PT Angkasa Pura Kargo tahun 2022. Penyerahan dilakukan terhadap tiga orang tersangka, yakni berinisial WS, FA, dan GM, Jumat (13/11/2026).

Kepala Kejari Kota Tangerang Pradhana Probo Setyarjo, melalui Kepala Seksi Intelijen Fardana Kusumah, menyatakan bahwa pelimpahan berkas ini menjadi tonggak penting beralihnya penanganan perkara dari tahap penyidikan ke penelitian berkas oleh Jaksa Peneliti guna kepentingan prapenuntutan.

Baca juga : Nggak Ada Kapoknya! Bekas Dirut PT Angkasa Pura Kargo Kembali jadi Tersangka Korupsi

"Jaksa Peneliti akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara ketiga tersangka, baik dari aspek formil maupun materiil, dalam waktu tujuh hari sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku," ujar Fardana.

Ia menjelaskan, penelitian mendalam tersebut difokuskan untuk memastikan terpenuhinya seluruh persyaratan hukum, mulai dari kelengkapan alat bukti, kesesuaian fakta hukum dengan unsur sangkaan pasal, hingga kelengkapan administrasi penyidikan.

Baca juga : Dijerat Tersangka, Kasi Pidsus Hasbullah Bongkar Peran Petinggi PT Angkasa Pura Kargo di Korupsi Pesawat Fiktif

Senada dengan hal tersebut, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Tangerang Januar Dwi Nugroho menegaskan bahwa tahap penelitian berkas ini krusial untuk menguji kesiapan materi perkara sebelum nantinya dilimpahkan ke persidangan.

Jika hasil penelitian menyatakan berkas telah lengkap, penanganan perkara akan berlanjut ke Tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Penuntut Umum. 

Baca juga : Kasus Amsal Sitepu, Kejagung Angkut Kajari Karo dan Sejumlah Jaksa

Sebaliknya, apabila masih ditemukan kekurangan, berkas akan dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk pemenuhan (P-19).

Kejari Kota Tangerang menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus rasuah ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Setiap proses penegakan hukum dipastikan tetap berpedoman pada kepastian hukum, rasa keadilan masyarakat, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). (WAH)