LampuHijau.co.id - Polda Bengkulu melalui Subdit Indagsi Ditreskrimsus mengungkap penyimpangan distribusi pupuk subsidi di wilayah Bengkulu Utara. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan tiga pelaku dan 20 ton urea subsidi.
Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid, S.I.K., OLY melalui Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Imam Wijayanto, S.I.K., M.H membenarkan Polda Bengkulu mengungkap penyalahgunaan pupuk subsidi.
Pengungkapan tersebut berawal polisi dapat informasi ada truk mengangkut pupuk urea subsidi diduga akan diselewengkan. Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu kemudian bergerak melakukan penyelidikan.
Baca juga : Polda Bengkulu Ungkap Enam Kasus TPPO, Enam Mucikari Jadi Tersangka
Dua truk tersebut bergerak dari Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur ke Desa Cipta Mulya Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara dan Desa Air Putih, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara.
"Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu mengamankan dua truk yang masing-masing mengangkut 10 ton pupuk urea subsidi. Penyidik pun telah menetapkan 3 orang menjadi tersangka," ungkapnya, pada Sabtu (21/11/2026).
Para tersangka yakni JE, warga Marga Sakti Seblat, Bengkulu Utara; AS, warga Air Rami, Mukomuko dan GA, warga Putri Hijau, Bengkulu Utara. Mereka sebagai pembeli dan penjual pupuk ke para petani.
Baca juga : Kapolda Bengkulu Turun ke Lebong, Pastikan Pilkades Sukses Tanpa Ekses
"Ketiganya selalu pembeli pupuk dan penjual ke para petani di wilayah Kaur dan Bengkulu Utara," ujarnya.
Hingga saat ini polisi masih mendalami peran atau keterlibatan tersangka lain dalam perkara dugaan mafia pupuk bersubsidi. "Selain tersangka, polisi menyita dua truk, 20 ton pupuk urea bersubsidi serta lima HP," ujarnya.
Mereka dijerat pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, tentang Perdagangan jo pasal 20 huruf c KUHP dimana setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar. (MGN)