LampuHijau.co.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap konflik bersenjata yang terus meluas di Asia Barat. Dalam Sidang Paripurna ke-14 Masa Sidang V yang digelar di Kompleks Parlemen, Selasa (24/6/2025), Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyerukan gencatan senjata global dan mendesak dunia internasional untuk menempuh jalan damai.

“Perang belum juga reda di Palestina, kini meletus konflik baru antara Iran dan Israel, diperparah oleh intervensi Amerika Serikat. Kawasan itu menjadi ladang api yang mengancam jalur perdagangan dunia. Dampaknya terasa hingga ke Indonesia,” tegas Sultan dalam pidatonya yang menggugah.

DPD RI pun mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam mengevakuasi WNI dari wilayah konflik, serta meminta seluruh perwakilan RI di luar negeri bekerja maksimal memastikan keselamatan warga negara Indonesia.

Tak hanya menyoroti krisis global, Sidang Paripurna juga menjadi panggung bagi para senator untuk menyuarakan berbagai persoalan nyata dari daerah. Dari Sumatera hingga Papua, suara rakyat dibawa ke meja parlemen.

Baca juga : Pemkab Subang Berlakukan Peraturan Baru Terkait Jam Operasional Angkutan Barang

Aspirasi Sub Wilayah Barat: ASN Terpinggirkan dan Ancaman Kesehatan Remaja

Senator Penrad Siagian dari Sumatera Utara menyoroti nasib tenaga honorer yang merasa dimarginalkan dalam proses rekrutmen ASN dan PPPK. Ia mengkritik lemahnya koordinasi SIASN serta regulasi mutasi ASN yang dinilai tumpang tindih.

“Ketimpangan distribusi ASN di sektor pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil menjadi bukti nyata lemahnya manajemen SDM pemerintah,” ujarnya.

Komite III DPD juga menyoroti melonjaknya konsumsi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di kalangan remaja. “Obesitas dan diabetes meningkat, tapi regulasi soal iklan MBDK masih lemah. Kita butuh kebijakan yang lebih proaktif dalam membentengi generasi muda,” tambah Penrad.

Baca juga : DPD RI Desak Pemerintah Pusat Lebih Responsif, Dorong Aspirasi Daerah Lewat Kemenko PMK

Aspirasi Sub Wilayah Barat II: Properti Dikuasai Asing, Koperasi Harus Diperkuat

Dari Bali, senator Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menyoroti keresahan warga lokal yang terdesak oleh ekspansi kepemilikan properti oleh WNA. Ia menegaskan DPD RI akan mendesak kementerian terkait menyusun regulasi tegas atas fenomena ini.

Terkait ekonomi kerakyatan, Ida Bagus menekankan perlunya integrasi antara Koperasi Merah Putih, BumDes, dan koperasi lokal. “Tanpa sinergi dan peran pembiayaan dari Himbara, koperasi hanya jadi jargon politik tanpa dampak nyata,” katanya.

Aspirasi Sub Wilayah Timur: Pelayanan Publik Lemah, BBM Nelayan Sulit Dijangkau

Baca juga : Komite I DPD: Keberadaan Pagar Laut Rugikan dan Rampas Hak Masyarakat

Maria Goreti dari Kalimantan Barat mengungkapkan masih lemahnya kualitas layanan Mall Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah. “Seringkali hanya jadi proyek infrastruktur tanpa orientasi kualitas. Koordinasi antarinstansi juga masih minim,” ungkapnya.

Sementara itu, Filep Wamafma dari Papua Barat menyoroti kesulitan nelayan dalam mengakses BBM dan infrastruktur produksi. Ia mendorong pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di titik-titik strategis pesisir untuk mendongkrak ekonomi masyarakat.

DPD RI: Dari Isu Global Hingga Lokal, Semua Diadvokasi

Sidang Paripurna kali ini memperlihatkan bahwa DPD RI tak hanya fokus pada geopolitik dunia, tetapi juga menjadi kanal penyambung suara rakyat dari berbagai pelosok Nusantara. Seluruh laporan hasil reses anggota akan ditindaklanjuti dalam Rapat Dengar Pendapat oleh alat kelengkapan DPD RI selama Masa Sidang V. (Asp)