LampuHijau.co.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melontarkan peringatan keras terhadap situasi di Tanah Papua yang dinilai semakin tidak stabil dalam sebulan terakhir. Berdasarkan hasil serap aspirasi masa reses, DPD menilai rentetan kekerasan pada 14 April 2026 bukan sekadar insiden biasa, melainkan sinyal krisis yang kian meluas.

Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai mengungkap adanya pergeseran serius dalam peta konflik pasca-pemekaran wilayah Papua. Jika sebelumnya konflik terkonsentrasi di wilayah pegunungan, kini justru menyebar ke daerah yang sebelumnya relatif kondusif.

“Dulu konflik terkunci di delapan kabupaten wilayah pegunungan. Sekarang justru bergeser ke wilayah seperti Papua Tengah yang sebelumnya aman. Ini perkembangan yang mengkhawatirkan,” ujar Yorrys dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Ia menilai asumsi awal bahwa pemekaran wilayah dapat memecah konsentrasi kelompok bersenjata tidak terbukti. Sebaliknya, kekuatan mereka justru semakin terkonsolidasi dan memperluas jangkauan konflik.

Baca juga : Perkuat Sinergitas, Kapolres Subang Buka Puasa Bersama Insan Pers

Tak hanya soal keamanan, DPD juga menyoroti potensi persoalan baru dari implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya rencana pembukaan lahan skala besar di Merauke.

“Laporan yang kami terima menyebutkan rencana pemanfaatan lahan hingga 2 juta hektare. Ini bukan sekadar tanah kosong, tapi hutan. Dampaknya terhadap ekosistem dan masyarakat adat harus dihitung secara serius,” tegas Yorrys.

Senada, Anggota DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafma mengungkap tragedi kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Puncak pada 14 April lalu. Konflik bersenjata antara kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menewaskan sembilan orang, termasuk seorang balita, serta melukai tujuh lainnya.

“Ratusan warga terpaksa mengungsi. Ini bukan lagi konflik biasa, tapi sudah menjadi krisis kemanusiaan,” ungkap Filep.

Baca juga : Perkuat Sinergitas, Kapolsek Sagalaherang Polres Subang Buka Puasa Bersama Muspika

Menurutnya, kekerasan yang terus berulang merupakan akumulasi dari persoalan struktural yang tak kunjung diselesaikan secara menyeluruh. Dampaknya kini semakin nyata di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah, di mana ribuan warga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, hingga akses pendidikan dan layanan kesehatan.

“Banyak pengungsi hidup jauh dari standar kemanusiaan. Sayangnya, penanganannya belum optimal, baik dari pemerintah pusat maupun daerah,” tegasnya.

Di sisi lain, persoalan kemiskinan juga masih membayangi. Filep menekankan bahwa Tanah Papua secara konsisten berada di posisi teratas dalam tingkat kemiskinan nasional, mencerminkan ketimpangan pembangunan yang belum terurai.

“Berbagai kebijakan afirmatif sudah ada, tapi hasilnya belum signifikan. Ini menunjukkan ada yang tidak berjalan efektif,” katanya.

Baca juga : Herman Khaeron: BNI dan BTN Bukti Ketahanan Perbankan Nasional

Ia juga menyoroti mandeknya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua selama puluhan tahun. Ketidakjelasan tersebut, menurutnya, memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dan memperpanjang siklus konflik.

“Selama keadilan belum ditegakkan secara transparan, luka ini akan terus terbuka dan konflik akan terus berulang,” pungkas Filep. (Asp)