LampuHijau.co.id - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kembali ditegaskan sebagai ujung tombak pemerintah dalam menekan angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sekaligus mengangkat kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Skema yang dikenal luas sebagai “bedah rumah” ini kini diposisikan sebagai agenda prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sari Yuliati, mengungkapkan pemerintah membidik pembangunan dan perbaikan hingga 3 juta rumah layak huni sampai 2029. Setiap tahun, program BSPS ditargetkan menyasar sekitar 400 ribu unit RTLH di seluruh Indonesia—angka ambisius yang menuntut eksekusi cepat sekaligus tepat sasaran.

Baca juga : Menko AHY Puji Kabupaten Tangerang Hadirkan Hunian Layak Bagi Nelayan

“BSPS ini bukan bantuan penuh, melainkan stimulan. Negara hadir untuk memicu partisipasi masyarakat agar memperbaiki rumahnya secara mandiri,” tegas Sari saat penyerahan bantuan di Lombok Timur, NTB, Minggu (3/5/2026).

Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, tiap unit rumah mendapatkan alokasi Rp20 juta—Rp17,5 juta untuk material dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja. Skema penyaluran pun dirancang tertutup dari potensi penyimpangan: dana tidak diberikan langsung ke penerima, melainkan disalurkan ke penyedia bahan bangunan dan tukang.

Baca juga : Isu Kenaikan BBM Dibantah, DPR: Harga Tetap, Warga Jangan Panic Buying

Sari menekankan, ruh utama BSPS adalah gotong royong. Ketika kebutuhan renovasi melampaui nilai bantuan, masyarakat didorong menutup selisihnya secara swadaya. “Dampaknya bukan sekadar fisik rumah. Hunian layak berpengaruh langsung pada kesehatan, kualitas lingkungan, hingga produktivitas ekonomi keluarga,” ujarnya.

Di tingkat daerah, realisasi mulai digerakkan. Tahun ini, alokasi BSPS di Pulau Lombok mencapai 1.400 unit, dengan Lombok Timur kebagian sekitar 350 unit. DPR, kata Sari, akan terus mengawal implementasi agar program benar-benar menyentuh kelompok yang paling membutuhkan, bukan sekadar mengejar angka serapan.

Baca juga : Berbagi Takjil, Kapolres Tangerang Kota Pererat Hubungan dengan Ulama

Ia juga menilai kesinambungan kebijakan menjadi faktor krusial. Menurutnya, langkah Presiden Prabowo Subianto melanjutkan program pro-rakyat dari pemerintahan sebelumnya mencerminkan komitmen menjaga stabilitas pembangunan sekaligus mempercepat capaian target nasional.

“Kalau dijalankan konsisten dan merata, BSPS bisa jadi pengungkit kemandirian daerah. NTB mandiri bukan sekadar slogan, tapi target yang realistis,” pungkas legislator Dapil NTB II. (Asp)