Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Di tengah memanasnya tensi geopolitik global, mulai dari perang dagang, konflik energi, hingga perebutan rantai pasok dunia, isu ketahanan ekonomi nasional kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo, mengingatkan Indonesia tidak boleh terus bergantung pada impor pangan, energi, dan teknologi jika ingin memiliki fondasi ekonomi yang kuat serta tahan terhadap guncangan global.
Menurut Firman, bentuk perang modern kini tidak lagi sekadar konflik militer terbuka, melainkan telah bergeser ke penguasaan ekonomi strategis dunia.
“Perang sekarang ini tidak cuma pakai rudal, tetapi juga menggunakan tarif, rantai pasok, dan data,” ujar Firman dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Hari Kebangkitan Nasional, Strategi Memperkuat Ekonomi di Tengah Bayang-bayang Geopolitik” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Politikus Golkar itu menilai Indonesia membutuhkan strategi ekonomi baru yang lebih mandiri, realistis, dan berbasis kekuatan nasional agar tidak mudah tersandera kepentingan negara lain. Ia menyebut sedikitnya ada enam langkah strategis yang perlu segera dijalankan pemerintah untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Firman menegaskan langkah pertama yang paling mendesak ialah mengurangi ketergantungan kritis terhadap impor pangan, energi, chip teknologi, hingga obat-obatan. Ia menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai asal Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan tahu dan tempe nasional.
“Ironisnya, menurut penelitian ahli gizi internasional, kedelai terbaik di dunia justru berasal dari Indonesia. Tetapi kita malah tidak serius menanam kedelai sendiri,” katanya.
Tak hanya kedelai, Firman juga menyinggung dominasi impor gandum yang selama ini dinikmati kelompok oligarki tertentu. Padahal, Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan diversifikasi pangan berbasis singkong dan komoditas lokal lainnya.
Ia mencontohkan inovasi di China yang berhasil mengembangkan singkong menjadi tepung mokaf, bahan baku roti, hingga beras sintetis. Namun, inovasi serupa di Indonesia dinilai minim dukungan dan tidak pernah menjadi agenda serius pemerintah.
“Setiap hari kita makan mi, tetapi bahan bakunya bukan dari Indonesia. Kita hanya menjadi produsen dengan keuntungan kecil, sedangkan keuntungan besar dinikmati negara produsen gandum,” tegasnya.
Selain sektor pangan, Firman juga menilai sektor energi menjadi titik rawan ketahanan nasional. Ia mendesak percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT), termasuk panas bumi dan bioenergi berbasis kelapa sawit.
Baca juga : Kapolsek Sagalaherang Polres Subang Hadiri Milangkala ke-18 Kecamatan Serangpanjang
Menurutnya, Indonesia terlalu lama bergantung pada minyak dan batu bara sehingga rentan terhadap lonjakan harga energi global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah maupun perang Rusia-Ukraina.
“RUU Energi Baru dan Terbarukan sudah bertahun-tahun dibahas tetapi tidak selesai-selesai, padahal cadangan energi terbarukan kita luar biasa,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, menilai persoalan ekonomi masyarakat hingga kini masih berkutat pada isu mendasar seperti mahalnya harga kebutuhan pokok, lemahnya layanan publik, serta tingginya ketergantungan terhadap impor pangan.
Karena itu, ia mendesak Presiden Prabowo Subianto turun langsung mengendalikan harga kebutuhan masyarakat yang dinilai semakin memberatkan.
Pangi menyebut mayoritas masyarakat masih menempatkan persoalan ekonomi dan kesejahteraan sebagai prioritas utama dibanding isu lainnya.
Baca juga : Bikin Resah, 36 Pelaku Kejahatan Jalanan di Kota Tangerang Dikandangin
“Data menunjukkan kebutuhan masyarakat tidak bergeser dari persoalan ekonomi, lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, jalan dan jembatan,” katanya.
Ia juga menyoroti rendahnya kepuasan publik terhadap pengendalian harga kebutuhan pokok. Menurutnya, kenaikan harga beras, telur, minyak goreng, hingga pupuk subsidi kini menjadi tekanan berat bagi masyarakat kecil.
“Harga kebutuhan pokok hari ini tidak terkendali. Presiden harus turun langsung mengawasi,” tegasnya. (Asp)
