LampuHijau.co.id - Transformasi pendidikan nasional dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045. Tanpa pendidikan yang berkualitas, merata, dan mampu membentuk karakter, bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia justru berpotensi berubah menjadi beban pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Menata Masa Depan: Transformasi Pendidikan Indonesia untuk Generasi Emas” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menurut Kurniasih, Indonesia saat ini berada pada momentum strategis untuk mempersiapkan generasi yang mampu bersaing di tingkat global sekaligus memiliki karakter kuat sebagai fondasi pembangunan bangsa.

“Dasarnya tentu pendidikan, karena melalui pendidikan kita dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga global,” ujarnya.

Ia menegaskan, transformasi pendidikan harus tetap berpijak pada amanat konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus membentuk generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki kompetensi unggul.

Baca juga : Komisi VIII DPR RI Dukung Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran di UIN Bandung

Karena itu, pendidikan karakter tidak boleh tertinggal di tengah percepatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurutnya, kemampuan akademik harus berjalan seiring dengan pembentukan integritas dan moral peserta didik.

Kurniasih juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam mendorong digitalisasi pendidikan. Namun, ia mengingatkan masih adanya kesenjangan kualitas pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang perlu menjadi perhatian serius.

“Digitalisasi pembelajaran sangat penting untuk menjawab perkembangan teknologi. Tetapi kita juga masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T agar seluruh anak bangsa memperoleh kesempatan yang sama,” katanya.

Selain persoalan pemerataan akses, Kurniasih menilai tantangan pendidikan nasional juga terletak pada penguatan karakter generasi muda. Berbagai persoalan sosial yang melibatkan pelajar menjadi sinyal bahwa pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada capaian akademik.

Ia juga menekankan pentingnya keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri agar lulusan memiliki kompetensi yang relevan dan mampu terserap di dunia kerja.

Baca juga : Bakom RI: BAZNAS Berperan Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045

Sebagai mitra pemerintah di bidang pendidikan, Komisi X DPR RI, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendorong kebijakan dan dukungan anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

“Kami terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan agar mampu meningkatkan daya saing Indonesia dan memperkuat reputasi bangsa di mata dunia,” tegas legislator Fraksi PKS tersebut.

Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Paramadina, Harry TY Achsan, menilai keberhasilan Indonesia memanfaatkan bonus demografi pada 2045 sangat bergantung pada kualitas sistem pendidikan yang dibangun sejak sekarang.

Menurut Harry, Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi saat peringatan 100 tahun kemerdekaan, ketika sekitar dua pertiga penduduk berada pada usia produktif. Kondisi tersebut dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang luar biasa jika didukung SDM yang unggul.

“Pertanyaannya bukan apakah Indonesia memiliki cukup penduduk usia produktif, tetapi apakah sistem pendidikan kita mampu mengubah penduduk usia produktif menjadi SDM yang produktif,” ujarnya.

Baca juga : Komisi VIII DPR RI Komitmen Perkuat Pendidikan Keagamaan dan Pemberdayaan Umat

Harry mengingatkan bahwa bonus demografi bukan jaminan keberhasilan. Sejumlah negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan China berhasil melompat menjadi kekuatan ekonomi dunia karena mampu mengubah keunggulan demografi menjadi keunggulan SDM melalui pendidikan, riset, dan inovasi.

Sebaliknya, tanpa peningkatan kualitas pendidikan yang signifikan, Indonesia berisiko kehilangan momentum emas tersebut. “Jika tidak ditangani dengan baik, bonus demografi bisa berubah menjadi beban demografi,” katanya.

Meski mengakui akses pendidikan tinggi di Indonesia terus meningkat, Harry menilai tantangan terbesar saat ini bukan lagi soal besaran anggaran pendidikan. Fokus utama harus diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, penguatan riset, inovasi, serta daya saing nasional.

“Tantangan kita sekarang bukan anggaran lagi. Tantangan kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM, kualitas riset, inovasi, dan daya saing bangsa,” pungkasnya. (Asp)