LampuHijau.co.id - Penguatan nilai tukar rupiah tidak cukup hanya mengandalkan intervensi moneter jangka pendek. Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menegaskan bahwa Indonesia harus melakukan pembenahan struktural ekonomi agar rupiah memiliki fondasi yang lebih kuat dan tidak terus bergantung pada dolar Amerika Serikat.

Hal itu disampaikan Kamrussamad dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Sinergi dan Kolaborasi Bersama Menguatkan Rupiah, RI Tak Lagi Bergantung Pada Dolar” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, ketahanan rupiah sangat ditentukan oleh kekuatan sektor riil, terutama industri manufaktur, ekspor bernilai tambah, serta diversifikasi mitra dagang internasional.

“Indonesia harus memperkuat struktur ekonominya. Jangan hanya bertumpu pada konsumsi rumah tangga. Industri manufaktur, hilirisasi, dan ekspor harus menjadi motor utama pertumbuhan,” kata Kamrussamad.

Baca juga : DPR Turun Tangan, Pembongkaran Rumah 7 Pensiunan Guru Diminta Dihentikan

Ia menyoroti tren pelemahan rupiah terhadap dolar AS dalam dua dekade terakhir. Jika pada 2004 nilai tukar rupiah masih berada di kisaran Rp8.000 per dolar AS, maka satu dekade kemudian melemah menjadi sekitar Rp12.000 per dolar AS dan terus bergerak di kisaran Rp15.000 per dolar AS pada periode berikutnya.

Menurut Kamrussamad, kondisi tersebut tidak hanya dipengaruhi faktor eksternal, tetapi juga mencerminkan masih rapuhnya struktur ekonomi nasional yang selama ini terlalu bergantung pada konsumsi domestik.

“Kalau manufaktur berkembang, lapangan kerja formal akan tumbuh lebih besar. Ini akan memperkuat daya tahan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia,” ujarnya.

Ia menilai kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang dijalankan pemerintah sudah berada di jalur yang tepat. Selain meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor, langkah tersebut juga berpotensi memperkuat sektor industri nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Baca juga : DPD RI Dorong Keadilan Fiskal, Minta Pemerintah Dengar Suara Daerah

Kamrussamad juga menyoroti pentingnya penguatan sektor energi, pertanian, perikanan, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menarik investasi dan memperluas basis produksi nasional.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, ia mendorong pemerintah memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional melalui kerja sama bilateral maupun regional. Langkah itu dinilai penting untuk mengurangi dominasi dolar dalam aktivitas perdagangan dan keuangan lintas negara.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menilai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar perlu diperkuat melalui perluasan skema Local Currency Settlement (LCS).

Menurut Huda, penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional dapat meningkatkan ketahanan ekonomi kawasan sekaligus mengurangi risiko gejolak akibat dominasi dolar AS dalam sistem keuangan global.

Baca juga : Komitmen Perwakilan Bank BI DKI, Terus Jaga Pertumbuhan Ekonomi Jakarta

“Sebelum dolar menjadi mata uang utama dunia, perdagangan internasional pernah menggunakan emas sebagai acuan nilai. Seiring perubahan sistem global dan besarnya cadangan emas Amerika Serikat pada masa itu, dolar kemudian menjadi mata uang yang paling dominan,” jelasnya.

Meski demikian, Huda mengingatkan bahwa pengaruh dolar masih sangat kuat. Dalam praktik transaksi LCS, banyak nilai tukar antar mata uang yang masih menggunakan dolar sebagai mata uang perantara sehingga fluktuasi dolar tetap memberikan dampak terhadap perdagangan internasional.

Karena itu, ia menilai penguatan kerja sama penggunaan mata uang lokal perlu terus diperluas agar negara-negara berkembang memiliki ruang yang lebih besar dalam mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. (Asp)