LampuHijau.co.id - Ketika tank Rusia memasuki Ukraina pada Februari 2022, dunia memasuki babak baru ketidakpastian geopolitik. Krisis energi, lonjakan harga pangan, gangguan rantai pasok global, hingga ancaman resesi menghantam hampir seluruh negara. Belum reda konflik tersebut, dunia kembali dikejutkan dengan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Di tengah pusaran konflik global itu, Indonesia memilih jalur yang berbeda. Tidak mengirim pasukan, tidak ikut blok kekuatan tertentu, melainkan menghidupkan kembali diplomasi damai yang menjadi ruh politik luar negeri bebas aktif. Menariknya, diplomasi tersebut tidak hanya dijalankan pemerintah, tetapi juga parlemen melalui DPR RI.

Dalam beberapa tahun terakhir, DPR menunjukkan bahwa parlemen bukan sekadar lembaga legislasi domestik. Di era geopolitik yang semakin kompleks, DPR tampil sebagai aktor diplomasi yang berupaya membangun komunikasi ketika hubungan antarnegara memburuk.

Ketika Bali Menjadi Panggung Perdamaian Dunia

Momentum penting terjadi pada 21-24 Maret 2022 saat Indonesia menjadi tuan rumah Sidang ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Nusa Dua, Bali. Saat itu perang Rusia-Ukraina baru berlangsung sekitar satu bulan dan memicu perpecahan tajam di komunitas internasional.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, memilih mendorong jalur dialog dibanding memperuncing polarisasi. Dalam forum yang dihadiri lebih dari 100 parlemen dunia, Indonesia mengusulkan pendekatan diplomasi dan kemanusiaan sebagai jalan keluar konflik.

Pada 24 Maret 2022, Sidang Majelis IPU akhirnya menyepakati resolusi terkait konflik Rusia-Ukraina. Puan menegaskan Indonesia berperan aktif dalam penyusunan resolusi tersebut dengan menekankan pentingnya solusi yang berimbang dan dialog antar negara.

"Indonesia sejak awal menekankan pentingnya peran sentral IPU dalam mencari solusi di Ukraina secara berimbang," kata Puan saat penutupan sidang IPU.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa diplomasi parlemen mampu menjadi jembatan ketika diplomasi formal pemerintah menghadapi berbagai keterbatasan.

Baca juga : Bansos Mandek: Realisasi Baru 4,54%, DPR Sebut Pemerintah Gagal Jaga Daya Beli

Dari Resolusi ke Aksi Nyata

Diplomasi DPR tidak berhenti pada penyusunan resolusi. Pada 6 April 2022, Puan kembali mendorong pembentukan task force IPU untuk membantu menciptakan solusi damai bagi konflik Rusia-Ukraina.

Ia bahkan mengusulkan keterlibatan perempuan sebesar 50 persen dalam komposisi tim tersebut karena perempuan dan anak merupakan kelompok paling rentan dalam konflik bersenjata.

Langkah ini memperlihatkan bahwa DPR tidak hanya berbicara soal penghentian perang, tetapi juga mendorong pendekatan kemanusiaan yang lebih inklusif.

Dalam perspektif hubungan internasional modern, pendekatan tersebut sejalan dengan konsep "human security" yang menempatkan keselamatan manusia sebagai fokus utama penyelesaian konflik.

P20 Jakarta: Membuka Jalur Komunikasi yang Tertutup

Upaya DPR mencapai puncak baru saat Indonesia menjadi tuan rumah Parliamentary Speakers' Summit (P20) pada 5 Oktober 2022 di Kompleks Parlemen Senayan.

Di tengah situasi perang yang masih berkecamuk, DPR mengundang parlemen Ukraina untuk hadir dalam forum tersebut. Langkah ini bukan sekadar simbolik, melainkan bagian dari strategi membuka ruang komunikasi antarparlemen yang selama konflik berlangsung semakin terbatas.

Dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Ketua Parlemen Ukraina, Olena Kondratiuk, Puan menyatakan: "Undangan kami khusus untuk Parlemen Ukraina di P20 adalah langkah konkret membantu komunikasi antarparlemen."

Baca juga : Investasi di Kota Tangerang Naik 82 Persen di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global

Pernyataan itu menunjukkan bagaimana DPR mencoba memanfaatkan jalur parlemen sebagai "second track diplomacy" atau diplomasi jalur kedua yang sering kali lebih fleksibel dibanding diplomasi antar pemerintah.

Konsistensi BKSAP di Forum Internasional

Peran penting juga dimainkan oleh Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI. Pada 21 Maret 2022, Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F. Paulus, menegaskan bahwa DPR menawarkan proposal penyelesaian konflik Rusia-Ukraina melalui dialog dan diplomasi dalam forum IPU.

Sementara itu, berbagai pertemuan bilateral yang dilakukan BKSAP sepanjang 2022 hingga 2023 terus menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendukung perdamaian dan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.

Posisi tersebut memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang tidak berpihak pada blok tertentu, tetapi berpihak pada perdamaian.

Ketika Timur Tengah Kembali Membara

Memasuki 2024 hingga 2025, perhatian dunia bergeser ke Timur Tengah. Eskalasi ketegangan Iran, Israel, dan Amerika Serikat meningkatkan kekhawatiran akan pecahnya konflik regional yang lebih luas.

Dalam berbagai pernyataan dan forum internasional, pimpinan DPR terus menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan warga sipil, serta penyelesaian konflik melalui dialog politik.

Sikap ini merupakan kelanjutan dari garis diplomasi yang telah dibangun DPR sejak perang Rusia-Ukraina pecah: menolak kekerasan sebagai instrumen utama penyelesaian sengketa.

Baca juga : “Jumat Berkah” Telkomsel: Aksi Nyata Merajut Kepedulian di Tengah Warga Jakarta

Apa Kata Pengamat?

Pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, pernah menyebut bahwa Indonesia memiliki modal penting sebagai negara netral yang memiliki pengaruh global untuk berperan dalam upaya mediasi konflik internasional.

Ia menilai bahwa kekuatan Indonesia bukan terletak pada kekuatan militer ataupun ekonomi semata, melainkan pada kredibilitas diplomasi dan kemampuannya diterima oleh berbagai pihak yang berkonflik.

"Dalam konteks tersebut, DPR RI menjadi salah satu instrumen penting yang memperkuat posisi Indonesia di panggung global," ujarnya.

Diplomasi Parlemen di Era Ketidakpastian

Perang Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa dunia semakin rentan terhadap konflik terbuka. Ketegangan Amerika Serikat dan Iran membuktikan bahwa ancaman eskalasi masih terus mengintai.

Di tengah situasi tersebut, DPR RI telah memperlihatkan bahwa parlemen bukan hanya arena perdebatan politik domestik. Melalui IPU, P20, BKSAP, dan berbagai forum internasional lainnya, DPR berupaya menjadikan Indonesia sebagai suara moderat yang menyerukan dialog ketika dunia memilih konfrontasi.

Tentu DPR tidak dapat menghentikan perang seorang diri. Namun diplomasi parlemen memiliki kekuatan yang sering kali tidak terlihat: membangun kepercayaan, membuka komunikasi, dan menjaga harapan perdamaian tetap hidup.

Ketika meriam perang terus berdentum dari Eropa Timur hingga Timur Tengah, gema yang dipancarkan dari Senayan tetap sama: perdamaian harus selalu diperjuangkan. (Asp)