LampuHijau.co.id - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nafa Urbach, mengkritisi penurunan drastis jumlah peserta magang reguler yang dinilai berpotensi mempersempit peluang kerja bagi lulusan SMA dan SMK.

Dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Ketenagakerjaan, Senin (6/7), Nafa mengungkapkan data yang menunjukkan peserta magang reguler anjlok dari sekitar 44 ribu orang pada 2024 menjadi hanya sekitar 13 ribu peserta hingga Juli 2026.

"Data menunjukkan penurunan tajam peserta magang reguler dari 44 ribu pada 2024 menjadi hanya 13 ribu per Juli 2026. Mengapa demi mengejar target magang lulusan perguruan tinggi, hak-hak anak-anak lulusan SMK atau SMA seolah dikorbankan?" tegas Nafa.

Baca juga : Wakil Rakyat Subang Soroti Pengembang Perumahan Belum Serahkan Fasos dan Fasum

Menurutnya, penguatan program magang bagi lulusan perguruan tinggi tidak boleh mengorbankan akses lulusan sekolah menengah yang juga membutuhkan pelatihan dan pengalaman kerja sebagai pintu masuk ke dunia industri.

Selain menyoroti penurunan peserta, legislator asal Jawa Tengah itu juga mempertanyakan pemerataan pelaksanaan Program Magang Nasional 2026. Ia meminta pemerintah memastikan kesempatan mengikuti program tersebut tidak hanya dinikmati peserta dari wilayah perkotaan.

"Bagaimana jaminan pemerataan di angkatan kedua nanti agar anak-anak di daerah pedesaan seperti di daerah pemilihan saya tidak tersisih?" ujarnya.

Baca juga : DPR Soroti Konflik Agraria, Khozin: Demokrasi Pancasila Jangan Jadi Slogan

Nafa turut menyoroti minimnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian setelah peserta menyelesaikan program magang. Berdasarkan data yang dipaparkannya, sektor pertanian hanya menyerap sekitar 1,2 persen penawaran kerja pascamagang.

Karena itu, ia mendesak Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan langkah konkret agar Program Magang Nasional 2026 tidak berorientasi pada kawasan perkotaan semata, tetapi juga menyasar sektor agribisnis dan sentra produksi pangan di berbagai daerah.

"Strategi konkret apa yang akan dilakukan agar Program Magang Nasional 2026 tidak bias perkotaan dan mampu menyentuh sektor agribisnis di kawasan lumbung pangan seperti Purworejo, Magelang, dan Temanggung, terutama di daerah pemilihan saya di Jawa Tengah?" tanyanya.

Baca juga : Dugaan Malapraktik Jantung Pemegang Saham RS S Masuki Babak Baru di Kepolisian

Melalui fungsi pengawasan, Komisi IX DPR RI menegaskan pentingnya pemerataan akses program magang, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta perluasan kesempatan kerja bagi lulusan SMA, SMK, maupun perguruan tinggi agar manfaat program benar-benar dirasakan secara adil di seluruh Indonesia. (Asp)