Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad, mengingatkan pemerintah agar mewaspadai tekanan fiskal yang semakin berat pada semester pertama 2026. Selain dihantam ketidakpastian ekonomi global, beban pembayaran utang yang terus membengkak dinilai telah mempersempit ruang fiskal untuk membiayai investasi produktif yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
Peringatan itu disampaikan Kamrussamad dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema Peran DPR dalam Mendukung Perekonomian Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, evaluasi kinerja ekonomi semester pertama menjadi sangat penting menjelang pengumuman pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal Agustus mendatang.
Kamrussamad menjelaskan, tantangan pertama datang dari faktor eksternal, terutama lonjakan harga energi dunia. Ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak masih tinggi karena kebutuhan nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik baru sekitar 615 ribu barel per hari.
"Ketergantungan impor energi masih sangat besar sehingga membuat perekonomian kita rentan terhadap gejolak harga minyak dunia," ujarnya.
Di sisi penerimaan negara, Kamrussamad juga menyoroti kualitas pendapatan APBN yang dinilai belum sepenuhnya lahir dari pertumbuhan ekonomi baru. Berdasarkan hasil pengawasan DPR, ia menemukan adanya percepatan pembayaran pajak oleh sejumlah kantor pelayanan pajak untuk mengejar target penerimaan tahun berjalan.
Baca juga : DPD RI Dorong Keadilan Fiskal, Minta Pemerintah Dengar Suara Daerah
Menurutnya, langkah tersebut memang dapat mendongkrak penerimaan dalam jangka pendek, tetapi tidak mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
Sementara dari sisi belanja, Kamrussamad menyebut APBN 2026 ditopang oleh 10 Instruksi Presiden (Inpres) senilai sekitar Rp182 triliun yang difokuskan pada pembangunan desa, ketahanan pangan, ketahanan energi, pendidikan, hingga infrastruktur daerah.
Ia berharap realisasi program tersebut mampu menjadi motor penggerak ekonomi di daerah. Namun, sorotan utama DPR tetap tertuju pada struktur pembiayaan APBN yang dinilai belum sehat.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pembiayaan utang pada semester pertama 2026 mencapai sekitar Rp477 triliun, sedangkan pembiayaan investasi pemerintah hanya sekitar Rp57 triliun.
"Komposisi ini belum ideal. Seharusnya pembiayaan investasi jauh lebih besar dibandingkan pembayaran utang agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru," tegasnya.
Kamrussamad juga mengingatkan lonjakan utang pemerintah yang meningkat tajam dalam satu dekade terakhir, dari sekitar Rp2.000 triliun pada 2014 menjadi sekitar Rp8.000 triliun pada 2024. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan fiskal nasional.
Meski demikian, ia mengapresiasi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yang mulai mendorong penurunan biaya dana perbankan sehingga mampu meningkatkan penyaluran kredit.
Namun, ia menilai pembiayaan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih harus diperbesar agar manfaat pelonggaran likuiditas benar-benar dirasakan sektor produktif.
Kamrussamad juga memuji kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang memberikan insentif bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, dan program strategis nasional.
Selain itu, DPR juga menyoroti kualitas belanja negara yang masih belum optimal. Ia meminta pemerintah memperkuat tata kelola dan pengawasan agar kebocoran anggaran serta penyalahgunaan dana APBN tidak terus berulang.
"Semangat spending better harus benar-benar diwujudkan agar setiap rupiah APBN menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat," katanya.
Untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang, Kamrussamad mendorong percepatan pengembangan 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri di berbagai daerah.
Baca juga : Puan akan Temui Airlangga Hartarto, Pengamat: Peluang Mereka Berkoalisi Kecil Sekali
Menurutnya, kawasan industri di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah telah menunjukkan perkembangan positif, sementara kawasan lainnya masih membutuhkan percepatan investasi.
Ia optimistis optimalisasi KEK dan kawasan industri akan mampu menarik investasi baru, memperkuat sektor manufaktur, menciptakan lapangan kerja formal, serta meningkatkan kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai DPR harus memperkuat fungsi pengawasan hingga ke daerah untuk memastikan efisiensi penggunaan APBN benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, DPR juga perlu mendorong reformasi birokrasi, memperkuat penegakan hukum terhadap korupsi, serta memastikan regulasi yang dihasilkan mampu menciptakan iklim investasi yang sehat dan meningkatkan kepercayaan investor.
Trubus menegaskan, keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari angka statistik, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terbukanya lapangan kerja, tumbuhnya UMKM, serta optimalnya pemanfaatan APBN di daerah. (Asp)
