LampuHijau.co.id - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan masa reses bukan sekadar agenda rutin anggota DPR, melainkan instrumen penting untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema Reses Jembatan Aspirasi Rakyat: Pondasi Kebijakan Berkeadilan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (30/7/2026), Aher mengatakan reses menjadi ruang bagi anggota DPR menyerap aspirasi, mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah, sekaligus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Baca juga : Lewat Shalat Subuh Berjamaah, Cara Kompol Gunawan Bangun Keamanan Wilayah

"Reses menjadi sarana berkomunikasi langsung dengan masyarakat sekaligus memperjuangkan berbagai persoalan yang mereka hadapi," kata Aher.

Ia mencontohkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurutnya, program tersebut bermanfaat, namun hasil reses menemukan masih banyak kendala administrasi dan pelaksanaan di lapangan.

Baca juga : Tiga Pekan Bergerak, Satgas Saber Pangan Tindak 350 Pelanggaran dan Proses 4 Perkara

Aher juga menyoroti persoalan sampah dan air bersih yang dinilai masih kurang mendapat perhatian, padahal sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

"Data lapangan sering kali mengoreksi data yang ada di atas meja. Karena itu, reses menjadi instrumen penting agar kebijakan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Baca juga : Selama 10 Hari Angkutan Nataru, KAI Daop 3 Cirebon Catat Kedatangan 75.652 Pelanggan

Sementara itu, akademisi Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengingatkan agar reses tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya, keberhasilan reses harus diukur dari sejauh mana aspirasi masyarakat benar-benar ditindaklanjuti dan memberikan manfaat nyata.

"Jangan sampai persoalan masyarakat seperti sampah, air bersih, dan pendidikan terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas," tegas Ujang. (Asp]