LampuHijau.co.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan negara dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-20 yang diraih DPD RI secara berturut-turut sejak 2006.

Prestasi tersebut mencerminkan konsistensi DPD RI dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga : Firman Soebagyo Raih KWP Award 2026, Komitmen Ketahanan Pangan Dipertegas

Opini WTP diserahkan Ketua BPK RI, Isma Yatun, kepada Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 di Auditorium Gedung Tower BPK RI, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, menyatakan capaian tersebut merupakan buah komitmen seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang bersih dan profesional.

Baca juga : Sudin KPKP Jakut Pastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Terjaga Selama Ramadan

"Alhamdulillah, capaian Opini WTP yang ke-20 secara berturut-turut ini menjadi bukti komitmen seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI dalam menjaga pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Iqbal.

Menurutnya, raihan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi sekaligus pelayanan kepada DPD RI. Ia juga menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu, konsisten, dan berkelanjutan.

Baca juga : Jakpro Teguhkan Komitmen Tata Kelola dan Peran Strategis Membangun Jakarta Menuju Kota Global

Iqbal menambahkan, hasil pemeriksaan BPK akan terus dijadikan bahan evaluasi guna memperkuat kinerja organisasi. Ia berharap sinergi antara BPK dengan seluruh kementerian dan lembaga semakin memperkuat pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Asp)