LampuHijau.co.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, melontarkan kritik keras terhadap rendahnya realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk pemulihan pascabencana di Sumatera Barat. Menurutnya, dana yang telah dikucurkan pemerintah pusat seharusnya segera diterjemahkan menjadi aksi nyata, bukan berhenti di atas kertas.

Alex mempertanyakan penyebab lambannya penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah. Ia bahkan menyinggung fenomena kepala daerah yang dinilai lebih aktif membangun citra di media sosial dibanding mempercepat pelaksanaan program pemulihan.

"Publik melihat kepala daerah selalu viral setiap kali bencana terjadi maupun saat memperjuangkan anggaran ke pusat. Semestinya semangat yang sama juga ditunjukkan saat merealisasikan anggaran yang sudah diperoleh," kata Alex dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).

Baca juga : Reses Harus Berdampak Nyata, Aher: Data Lapangan Kerap Beda dengan Laporan

Kritik tersebut muncul setelah banjir kembali merendam Kota Padang pada 3 Agustus 2026 usai hujan deras selama sekitar 10 jam. Alex menilai, lambannya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi salah satu faktor yang membuat persoalan banjir belum tertangani secara optimal.

Data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) menunjukkan serapan tambahan TKD di Sumatera Barat masih sangat rendah. Dari alokasi Rp534 miliar, Pemerintah Provinsi Sumbar baru merealisasikan sekitar 2,14 persen.

Sementara Kota Padang yang memperoleh Rp371,85 miliar baru menyerap sekitar 12 persen, sedangkan Kabupaten Tanah Datar hanya sekitar 7 persen dari alokasi Rp126,87 miliar.

Baca juga : Wakil Rakyat Subang Soroti Pengembang Perumahan Belum Serahkan Fasos dan Fasum

Padahal, pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp10,65 triliun untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan tingkat penyaluran mencapai 100 persen. Dana tersebut diberikan tanpa syarat salur agar pemerintah daerah dapat segera mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Alex mengungkapkan, berdasarkan aspirasi masyarakat yang diterimanya, banjir di Padang lebih banyak dipicu sedimentasi di hilir sungai yang hingga kini belum tertangani serius. Akibatnya, air sungai cepat meluap ke permukiman saat hujan deras.

Untuk mempercepat pelaksanaan program, Alex mengusulkan agar setiap daerah terdampak menunjuk satu pejabat sebagai "komandan" penanganan bencana. Pejabat tersebut bertugas mengoordinasikan seluruh OPD agar pelaksanaan administrasi, monitoring, hingga evaluasi berjalan terintegrasi.

Baca juga : Kedapatan Bawa Sajam, Air Keras, Stik Golf, 11 Remaja Ditangkap Polisi di Tanjung Priok

Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat itu, keberadaan satu komando penting karena anggaran pemulihan tersebar di banyak OPD sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.

"Perlu ada perintah yang jelas dari kepala daerah melalui pejabat yang diberi tongkat komando. Dengan begitu proses persiapan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi akan lebih terarah dan efektif," tegas Alex. (Asp)