LampuHijau.co.id - Anggota Fraksi Gerindra DPR RI M Husni menilai 81 tahun kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa sekaligus menjaga keamanan dan persatuan.

Dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026), Husni menyebut sejumlah indikator pembangunan menunjukkan arah positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penyelenggaraan haji, penciptaan lapangan kerja hingga kerukunan masyarakat.

“Bagaimana kita dalam 81 tahun kemerdekaan bisa melakukan perawatan kemerdekaan,” kata Husni. Ia menyoroti pertumbuhan ekonomi kuartal I yang disebut mencapai 5,45 persen.

Baca juga : Spesial Hari Kemerdekaan, Perumda Tirta Benteng Hadirkan Diskon Pemasangan 81 %

Menurutnya, capaian tersebut harus diikuti penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi masyarakat. Sebagai anggota Komisi VIII DPR, Husni juga mengapresiasi pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

Ia menilai tata kelola haji menunjukkan perbaikan, meski evaluasi tetap diperlukan agar kualitas pelayanan terus meningkat.

Sementara itu, pengamat politik Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah mendorong perubahan paradigma melalui program-program yang menyentuh langsung masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat.

Baca juga : Kiki Wibhawa: Diskon Kemerdekaan Mampu Tingkatkan Partisipasi Warga Bayar Pajak

Namun, menurut Iwan, agenda kemandirian pangan dan energi menghadapi tantangan besar, termasuk potensi perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari praktik ilegal dan ketergantungan impor.

Ia menilai langkah penegakan hukum dan pemberantasan praktik korupsi juga menjadi bagian penting dari agenda pemerintahan Prabowo. Di sisi lain, Iwan mengingatkan ancaman terhadap persatuan tidak hanya datang dari konflik di lapangan, tetapi juga dari perang narasi di media sosial.

Algoritma dapat membentuk filter bubble yang membuat masyarakat hanya menerima informasi yang sejalan dengan pandangannya.

Baca juga : Soroti Kasus Febrie Adriansyah, Pengamat Ingatkan Penegakan Hukum Harus Bebas Intervensi

“Yang perlu kita antisipasi bersama agar ke depan bangsa ini secara demokrasi lebih dewasa,” ujarnya.

Iwan mengajak pemerintah, media, aktivis media sosial dan masyarakat memperkuat literasi digital agar publik mampu membedakan informasi yang terverifikasi dengan konten provokatif yang berpotensi memecah belah.