LampuHijau.co.id - Ketua Umum Pasukan Bawah Tanah (PASBATA) Prabowo, David Febrian, meminta pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan dinamika politik sebelum 2029 tidak dipelintir menjadi polemik baru. David menilai pernyataan Budi Arie harus dibaca secara utuh dan ditempatkan dalam konteks wacana politik yang sebelumnya berkembang di ruang publik.

Menurutnya, respons politik tidak seharusnya dipisahkan dari pernyataan yang menjadi pemicunya. “Apakah jawaban Ketua Umum Projo kemudian harus menjadi polemik? Menurut saya tentu tidak. Jangan dibalik persoalannya,” kata David dalam keterangannya, Selasa (25/8/2026).

Dia mengatakan, wacana mengenai kemungkinan Presiden Prabowo Subianto tidak menyelesaikan masa jabatan hingga 2029 serta dorongan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur merupakan isu serius. David mengaku menghormati hak setiap warga negara, termasuk Denny Indrayana, untuk menyampaikan pandangan politik.

Baca juga : PASBATA Minta Komdigi Perketat Patroli Digital, Berantas Hoaks dan Disinformasi

Namun, kebebasan berpendapat menurutnya harus disertai tanggung jawab atas konsekuensi pernyataan yang disampaikan kepada publik. “Denny Indrayana boleh berbicara, itu hak beliau. Tetapi saya juga berhak membaca muatan politik dari pernyataan tersebut,” ujarnya.

Meski demikian, David menegaskan tidak ingin menuduh pihak tertentu tanpa bukti. Dia hanya meminta seluruh pihak melihat persoalan secara utuh agar respons terhadap suatu pernyataan tidak dipisahkan dari konteks awalnya.

“Kalau ada orang melempar wacana Presiden tidak sampai 2029, lalu ada pihak yang mengatakan kita harus siap menghadapi segala kemungkinan, jangan potongan responsnya saja yang kemudian digoreng. Lihat sebab dan konteks awalnya,” tegas David.

Baca juga : Tingkatkan Penerimaan PBJT, Bapenda Subang Pasang Tapping Box

Pantau Narasi di Media Sosial

David juga mengaku mencermati perkembangan opini di media sosial yang dinilai berpotensi menyudutkan pemerintahan. Termasuk pergerakan narasi dan pembentukan opini yang berkembang di ruang digital. Namun, dia kembali menegaskan PASBATA tidak akan gegabah menunjuk individu atau kelompok tertentu sebagai aktor tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami mencermati pergerakan narasi, buzzer dan pembentukan opini terhadap pemerintahan. Kami pantau terus. Saya tegaskan sekali lagi, saya tidak menuduh,” katanya. Menurut David, kritik terhadap Presiden Prabowo maupun Wakil Presiden Gibran merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Perbedaan pandangan politik, kata dia, tetap harus disampaikan secara konstitusional dan tidak diarahkan untuk menciptakan ketidakstabilan pemerintahan.

Baca juga : Tak Terima Ditersangkakan KPK, Bupati Cilacap Ajukan Praperadilan

“Kritik pemerintah silakan. Demokrasi harus hidup. Tetapi kalau sudah berbicara Presiden tidak sampai 2029 atau Wakil Presiden harus mundur, publik juga berhak mempertanyakan: apa dasar dan kepentingan dari wacana tersebut?” tuturnya. David menegaskan PASBATA akan terus mencermati berbagai dinamika politik yang berkembang, khususnya narasi yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.

“PASBATA berdiri untuk menjaga pemerintahan Prabowo–Gibran sesuai mandat konstitusi. Kami tidak mencari musuh dan tidak menuduh siapa pun. Tetapi setiap dinamika yang berpotensi mengganggu pemerintahan akan kami cermati. Kami pantau, kami catat, dan kami akan bicara berdasarkan fakta,” pungkasnya. (DTR)