LampuHijau.co.id - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Andina Thresia Narang, mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membuka peluang lebih besar bagi putra-putri suku Dayak menjadi prajurit TNI.

Andina menegaskan, kebijakan afirmatif tersebut harus dimaknai sebagai pemerataan kesempatan, bukan penurunan standar seleksi. Menurutnya, putra-putri Dayak, khususnya yang berasal dari wilayah pedalaman dan terpencil, membutuhkan akses yang lebih adil untuk membuktikan kemampuan mereka dalam proses rekrutmen TNI.

“Presiden Prabowo sedang mengirimkan pesan penting bahwa membela negara adalah hak seluruh warga Indonesia. Putra-putri Dayak membutuhkan akses yang adil untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai calon prajurit terbaik bangsa,” ujar Andina, Selasa (1/9/2026).

Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Tengah, Andina menilai masyarakat Dayak memiliki potensi yang relevan dengan kebutuhan pertahanan nasional. Pengalaman beradaptasi dengan lingkungan hutan tropis, ketahanan fisik, kedisiplinan komunal, serta kearifan lokal dalam menjaga wilayah dinilai menjadi modal yang dapat dikembangkan.

Baca juga : Ibu dan Anak Tewas Ditabrak Truk di Jalur Pantura Subang

Namun, ia menekankan standar kelulusan TNI harus tetap sama bagi seluruh calon prajurit.

“Standar kelulusan TNI harus tetap tunggal, objektif, dan profesional. Yang kita perbaiki adalah titik awalnya, sehingga anak-anak dari daerah terpencil memperoleh peluang yang sama dengan mereka yang berasal dari kota-kota besar,” tegasnya.

Andina mengusulkan sejumlah langkah konkret, mulai dari pembinaan pra-rekrutmen bagi pelajar dan pemuda Dayak, pemerataan lokasi seleksi, hingga penguatan kemampuan akademik, kesehatan, dan kebugaran sebelum mengikuti seleksi resmi.

Kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas adat juga dinilai penting untuk menjaring serta mempersiapkan talenta muda yang berpotensi menjadi prajurit TNI.

Baca juga : 11 Tahun Perjuangkan Tanah Keluarga, Yaman Berharap Dapat Keadilan

Menurut Andina, peningkatan representasi masyarakat Dayak dan putra-putri Kalimantan di tubuh TNI semakin strategis seiring berkembangnya posisi Kalimantan, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan dinamika geopolitik Asia Tenggara.

Ia menilai keberagaman komposisi prajurit bukan sekadar persoalan representasi etnis, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat kohesi dan integrasi nasional.

“TNI yang merepresentasikan putra-putri dari berbagai suku, agama, dan wilayah Indonesia akan memiliki legitimasi sosial yang semakin kuat sebagai tentara rakyat,” katanya.

Andina juga meminta pemerintah menjelaskan kebijakan afirmatif tersebut secara tepat agar tidak menimbulkan persepsi adanya standar berbeda dalam rekrutmen TNI.

Baca juga : Dituding Belum Bayar Utang, Anak Usaha PT Telkom Digugat di PN Jakarta Pusat

“Kebijakan afirmatif harus dijelaskan sebagai instrumen pemerataan kesempatan yang tetap berlandaskan meritokrasi, sehingga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses rekrutmen TNI,” ujarnya.

Sebagai mitra kerja Kementerian Pertahanan dan TNI, Andina memastikan Komisi I DPR RI akan mengawal implementasi kebijakan tersebut agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Patriotisme tidak ditentukan oleh asal daerah, melainkan oleh pengabdian kepada Merah Putih. Ketika negara membuka pintu yang lebih adil bagi putra-putri Dayak, sesungguhnya kita sedang memperkuat persatuan Indonesia dan memperkokoh fondasi pertahanan nasional,” pungkasnya. (Asp)