LampuHijau.co.id - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad, menantang kepemimpinan baru Bank Indonesia (BI) agar tidak hanya fokus menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memastikan kebijakan moneter berdampak nyata terhadap sektor riil, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Hal itu disampaikan Kamrussamad dalam Dialektika Demokrasi bertema “Kepemimpinan Baru Bank Indonesia: Menakar Arah Kebijakan Moneter dan Stabilitas Ekonomi Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Kamrussamad menilai tiga kandidat Gubernur BI yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, yakni Destri Damayanti, Aida S. Budiman, dan Solikin M. Juhro, memiliki pengalaman teknokratis yang kuat.

Baca juga : Soal Padel, Ongen: Jangan Lebay, Jangan Asal Bongkar

Namun, ia mengingatkan pengalaman tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan berkualitas.

“Pertumbuhan ekonomi itu berkualitas diukur dengan berapa banyak lapangan kerja yang tercipta dan berapa banyak angka penurunan kemiskinan dan pengangguran yang sudah terjadi,” ujarnya.

Ia secara khusus menyoroti lambannya transmisi penurunan BI-Rate ke suku bunga kredit perbankan. Menurutnya, ketika BI menurunkan suku bunga acuan, perbankan juga harus segera menyesuaikan agar kredit lebih murah dan mengalir ke sektor produktif.

Baca juga : Momentum Ramadan, Rutan Jakarta Pusat Bukber Dengan 300 Warga Binaan

Kamrussamad juga meminta optimalisasi GWM dan KLM agar likuiditas perbankan tidak berhenti di sektor keuangan, tetapi benar-benar masuk ke pertanian, industri, UMKM, dan sektor produktif lainnya.

Target pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen pada 2027, kata dia, membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, BI, dan OJK.

“Perlu kami minta kepada Bank Indonesia untuk menjaga sinergi yang solid dengan otoritas fiskal dan otoritas jasa keuangan supaya pertumbuhan ekonomi berkualitas bisa kita dapatkan,” katanya.

Baca juga : Guru Besar Unpad Dukung Langkah Tegas Mentan Amran Bongkar Jaringan Impor Beras Ilegal di Sabang

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai pengalaman panjang di bidang moneter menjadi modal penting bagi Gubernur BI baru. Namun, ia menegaskan independensi bank sentral harus tetap dijaga.

“Gubernur BI atau bank sentral ini harus independen, harus jauh dari intervensi politik,” tegas Iwan. (Asp)