Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Pendidikan gratis tidak cukup hanya dengan menghapus biaya sekolah. Pemerintah juga harus memastikan keberlangsungan sekolah swasta, memperbaiki ruang kelas rusak, memenuhi kebutuhan guru, serta memberi perlakuan khusus bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifah menegaskan, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan dasar dan menengah tanpa biaya harus disertai skema pembiayaan yang jelas, termasuk bagi sekolah swasta.
Menurutnya, sekolah swasta merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pendidikan nasional sehingga pemerintah tidak harus selalu membangun sekolah negeri baru.
“Kalau semuanya gratis maka harus ada kerja sama dengan swasta. Tidak harus dipaksakan membangun sekolah negeri baru, tetapi bekerja sama dengan swasta yang sudah ada,” ujar Ledia dalam Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Baca juga : Anggota DPR Tommy Kurniawan dan Camel Petir Berbagi Nasi Jumat Berkah Wartawan
Ledia juga mengingatkan, kebijakan pendidikan tidak bisa disamaratakan. Sekolah di wilayah 3T memiliki kondisi geografis dan sosial yang berbeda, termasuk persoalan minimnya siswa, guru, dan fasilitas.
“Untuk daerah-daerah 3T harus kita lihat kondisi sosiologis dan geografisnya. Apakah diberlakukan aturan yang sama atau tidak,” katanya.
Persoalan sarana pendidikan juga harus menjadi perhatian. Ia menyebut masih ada sekolah yang kekurangan ruang kelas hingga harus menerapkan pembelajaran bergiliran.
Karena itu, pendidikan gratis harus berjalan bersamaan dengan revitalisasi sekolah. Ledia menilai anggaran fungsi pendidikan sekitar Rp800 triliun pada 2027 perlu dikelola secara tepat agar mampu memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan.
Baca juga : Komisi X DPR: Transformasi Pendidikan Kunci Wujudkan Generasi Emas 2045
Ia juga menyoroti distribusi guru, termasuk mekanisme penghitungan jam mengajar bagi guru di daerah terpencil yang harus menangani banyak jenjang karena keterbatasan tenaga pendidik.
“Kalau sekolahnya berada di remote area, gurunya mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6 karena cuma dua gurunya. Hal-hal seperti itu harus diperhatikan,” ujarnya.
Sementara itu, Pengamat Pendidikan Darmaningtyas menyoroti kembali arah prioritas anggaran pendidikan. Ia menyebut kebutuhan pendidikan tinggi gratis bagi sekitar 10 juta mahasiswa diperkirakan mencapai Rp110 triliun, sementara anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut mencapai Rp235 triliun.
Menurutnya, pemerintah perlu menentukan prioritas penggunaan anggaran secara lebih terarah agar pembiayaan pendidikan, kesejahteraan guru dan dosen, serta perbaikan sekolah rusak dapat berjalan bersamaan.
Darmaningtyas juga menilai bantuan kepada sekolah swasta tidak bisa menggunakan pola yang sama. Sekolah swasta yang memiliki keterbatasan pembiayaan dinilai lebih membutuhkan dukungan dibanding sekolah yang memiliki kemampuan modal besar.
"Pada akhirnya, pendidikan gratis bukan sekadar menghapus pungutan, tetapi memastikan setiap anak termasuk di daerah 3T memiliki akses terhadap sekolah, ruang belajar, guru, dan layanan pendidikan yang layak," pungkasnya. (Asp)
