LampuHijau.co.id - Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pilah sampah nasional. Kekuatan desa adat, banjar, rumah tangga hingga sektor pariwisata dinilai menjadi modal sosial untuk mengubah pengelolaan sampah dari sekadar membuang menjadi sumber daya ekonomi.

“Kalau Bali mulai memilah, Indonesia harus ikut berbenah. Pemilahan sampah harus menjadi budaya,” kata Sultan dalam Dialog Kenegaraan DPD RI bertema Tata Kelola Sampah Terpadu Berbasis Ekosistem Masyarakat Daerah di Denpasar, Jumat (25/9/2026).

Sultan menilai Bali memiliki modal sosial yang kuat melalui desa adat, banjar, gotong royong, awig-awig dan pararem. Kekuatan tersebut dapat menjadi fondasi untuk membangun disiplin masyarakat mengurangi, memilah dan mengolah sampah sejak dari sumber.

Ia menegaskan, paradigma “kumpulkan, angkut, buang” harus ditinggalkan. Menurutnya, Indonesia tidak mungkin berbicara tentang ekonomi hijau dan Indonesia Emas 2045 jika persoalan sampah masih diselesaikan dengan pola lama.

Baca juga : Polwan Polres Subang Diharapkan Jaga Integritas, Etika dan Sikap Profesional

“Sampah tidak harus berakhir menjadi beban. Dengan sistem yang tepat, sampah dapat menjadi nilai, energi dan lapangan kerja,” tegas Sultan.

Persoalan sampah, lanjutnya, juga tidak bisa dilepaskan dari karakter Indonesia sebagai negara kepulauan. Sampah dari daratan dapat bermuara ke pesisir dan laut, bahkan berpindah antar pulau.

Karena itu, Sultan mengaitkannya dengan RUU Daerah Kepulauan yang mendorong pendekatan darat, laut dan udara sebagai satu kesatuan ruang pembangunan. Gagasan tersebut juga sejalan dengan konsep Green Democracy, yakni pembangunan yang tidak mewariskan beban ekologis kepada generasi mendatang.

“Dari Bali kita belajar. Dari daerah kita bergerak. Untuk Indonesia kita membangun,” ujarnya.

Baca juga : Kapolsek Sagalaherang Hadiri Doa Bersama di Kediaman Putri Tokoh Pejuang Nasional

Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan persoalan sampah menjadi salah satu prioritas mendesak Pemprov Bali. Kompleksitasnya dipengaruhi kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi dan pariwisata, teknologi hingga kesadaran masyarakat.

Karena itu, Bali terus mendorong perubahan paradigma dari mengangkut dan membuang menjadi mengurangi, memilah, mengolah dan mengelola residu.

“Desaku lestari tanpa sampah plastik, desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Sampah harus diselesaikan sedekat mungkin dari sumbernya,” kata Dewa Made Indra.

Kepala DKLH Provinsi Bali I Made Dwi Arbani menambahkan, pengelolaan sampah berbasis sumber diperkuat melalui sinergi desa/kelurahan dan desa adat. Saat ini Bali memiliki 292 TPS3R dan 962 bank sampah umum.

Baca juga : Ruta Ireng Wicaksana: Gerakan Sembako Murah Efektif Tekan Inflasi Kota Tangerang

“Pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama. Sinergi menjadi kunci untuk mewujudkan Bali yang hijau, bersih dan indah,” katanya.

Praktisi pengelolaan sampah Arbi Fuadi Mauldina dari ecoBali/Waste4Change menilai perubahan harus diarahkan dari ekonomi linear menuju ekonomi sirkular. Pemilahan, menurutnya, harus dimulai sejak sampah dihasilkan.

Sementara Guru Besar Pertanian Organik Universitas Udayana Ni Luh Kartini menilai desa dan TPS3R perlu diperkuat sebagai pusat pengelolaan sampah. Sekitar 65 persen sampah merupakan sampah organik yang berpotensi diolah menjadi kompos, energi maupun sumber daya produktif bagi pertanian.

“Sampah harus selesai dari sumber. Desa dan TPS3R harus diperkuat agar sampah berubah dari beban menjadi sumber daya dan peluang ekonomi,” pungkasnya. (Asp)