LampuHijau.co.id - Komite II DPD RI mendorong pemerintah mempercepat pembangunan sistem transportasi terintegrasi di Papua. Konektivitas darat, laut, dan udara dinilai harus dibangun dalam satu ekosistem agar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tidak lagi terhambat oleh keterbatasan infrastruktur.

Dorongan itu mengemuka dalam forum koordinasi Komite II DPD RI bersama Pemerintah Kabupaten Jayapura dan sejumlah pemangku kepentingan di Kantor Bupati Jayapura, Senin (28/9/2026).

Forum dipimpin Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br. Sitepu, didampingi Wakil Ketua Komite II Abdul Waris Halid dan Anggota Komite II asal Papua Henock Puraro.

Henock mengatakan Kabupaten Jayapura dipilih karena memiliki posisi strategis sebagai salah satu simpul transportasi utama di Papua.

“Pembahasan pada pertemuan ini berfokus pada sistem transportasi yang terintegrasi,” ujar Henock.

Baca juga : JPO JIS–Ancol, Ikon Konektivitas Baru Jakarta Utara

Wakil Bupati Jayapura Haris Richard Yocku menegaskan transportasi merupakan fondasi penting pembangunan Papua. Kabupaten Jayapura, kata dia, menjadi simpul pergerakan orang dan barang yang menghubungkan berbagai wilayah.

Ketua Komite II DPD RI Badikenita mengatakan pihaknya tengah menyiapkan RUU tentang Konektivitas. Regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat keterhubungan antardaerah sekaligus mengintegrasikan sarana dan prasarana transportasi.

“RUU Konektivitas ini akan membahas sarana dan prasarana transportasi serta konektivitas antardaerah. Nanti akan diatur agar tidak ada monopoli harga tiket pesawat pada jalur penerbangan tertentu,” kata Badikenita.

Menurutnya, konektivitas tidak sebatas memindahkan manusia dari satu wilayah ke wilayah lain. Transportasi juga menjadi urat nadi distribusi bahan pokok, barang dan logistik masyarakat.

Persoalan konektivitas Papua terlihat dari berbagai sektor. Dari sisi jalan, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan menyebut masih terdapat 20 jembatan semipermanen pada Trans Papua Segmen VII Jayapura–Mamberamo–Elelim–Wamena. Sebagian pembangunan ruas tersebut juga menggunakan skema KPBU.

Baca juga : Dorong Pemerataan Pendidikan, Bupati Tangerang Resmikan MTs Negeri 8 di Balaraja

Di sektor udara, Bandara Sentani menjadi salah satu simpul utama penerbangan di Papua, termasuk melayani penerbangan perintis ke 18 kabupaten. Pengelola bandara juga memberikan insentif bagi maskapai untuk membuka rute baru dan menambah frekuensi penerbangan.

Sementara sektor laut masih menghadapi tantangan dalam membangun ekosistem transportasi yang terintegrasi, pengembangan pelabuhan dan dermaga, serta kebutuhan pendanaan dan investasi.

PT Pelni sendiri menghubungkan Papua dengan sejumlah kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Makassar. Saat ini terdapat delapan kapal penumpang trayek reguler yang singgah di wilayah Papua.

Kementerian Perhubungan menyampaikan tiga strategi utama penguatan konektivitas nasional, yakni memperkuat konektivitas antarpulau, meningkatkan efisiensi transportasi multimoda antara simpul dan wilayah hinterland, serta mengembangkan angkutan massal perkotaan yang berkelanjutan.

Komite II DPD RI menilai berbagai persoalan tersebut menunjukkan perlunya regulasi dan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat. Masukan dari pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan, BBPJN, pengelola bandara, Pelindo, Pelni, ATR/BPN hingga TNI selanjutnya akan menjadi bahan Komite II dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus penyusunan RUU Konektivitas.

Baca juga : Di Tsaqofah GPI, dr Maxi: Subang tidak Hanya Butuh Orang Loyal Saja, Tapi Berintegritas

Bagi Papua, penguatan konektivitas bukan sekadar pembangunan infrastruktur. Infrastruktur transportasi yang terhubung menjadi kunci membuka akses wilayah pedalaman, memperlancar distribusi kebutuhan pokok, menekan hambatan mobilitas, dan memperluas aktivitas ekonomi masyarakat.

Komite II DPD RI berharap penguatan konektivitas tersebut dapat menjadi bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di wilayah timur Indonesia. (Asp)