Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Keputusan Rocky Gerung menerima jabatan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terus menjadi sorotan. Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto (SGY) menilai, secara hukum Rocky memang dapat menduduki jabatan tersebut sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Namun, dari sisi moral, etika, konsistensi dan kepercayaan publik, dia menyebut ada sejumlah alasan yang membuat keputusan Rocky layak dipertanyakan. Presiden Prabowo resmi mengangkat 26 anggota Wantimpres pada Jumat (2/10/2026), termasuk Rocky Gerung. Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.
Sugiyanto menguraikan tujuh alasan mengapa, menurut dia, Rocky seharusnya menolak tawaran tersebut. Pertama, soal rekam jejak kritik terhadap Jokowi. Sugiyanto menilai Rocky selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu pengkritik keras Presiden ke-7 Joko Widodo. Kritik tersebut juga menyentuh pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2024, termasuk polemik putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran.
Karena kini Rocky menjadi bagian dari pemerintahan yang dipimpin Prabowo-Gibran, Sugiyanto menilai publik wajar mempertanyakan konsistensi sikap tersebut. Kedua, janji tetap mengkritik Prabowo. Sugiyanto mengingatkan pernyataan Rocky pada 2019. Saat menghadiri deklarasi nasional alumni perguruan tinggi untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Rocky pernah mengatakan akan tetap mengkritik Prabowo apabila menjadi Presiden.
Baca juga : Antisipasi Aksi Kriminalitas, Personel Polsek Sagalaherang Patroli ke SPBU
Bahkan, Rocky ketika itu menyebut akan mengkritik Prabowo 12 menit setelah dilantik. Pernyataan tersebut diberitakan luas dan menunjukkan posisi Rocky sebagai pengkritik kekuasaan, siapa pun yang memegang pemerintahan. Bagi Sugiyanto, pernyataan lama tersebut kini relevan untuk dibandingkan dengan keputusan Rocky menerima jabatan sebagai Wantimpres. Ketiga, pernyataan soal menolak tawaran mengabdi.
Sugiyanto juga menyoroti pernyataan Rocky dalam dialog bersama Feri Amsari yang kembali ramai setelah potongan videonya beredar di media sosial. Dalam potongan tersebut, Rocky disebut pernah menjawab bahwa jika panggilan untuk mengabdi datang, dia akan menolaknya dengan "cara saksama dalam tempo sesingkat-singkatnya". Jika pernyataan tersebut memang berkaitan dengan tawaran masuk pemerintahan, Sugiyanto menilai publik memiliki alasan untuk mempertanyakan perubahan sikap Rocky saat ini.
Keempat, kritik keras terhadap Prabowo. Sugiyanto mengingatkan bahwa Rocky juga pernah menyampaikan kritik keras terhadap Prabowo. Karena itu, persoalan yang muncul sekarang bukan sekadar perubahan posisi dari luar menjadi bagian dari pemerintahan. "Jika sebelumnya kritik disampaikan dengan sangat keras dari luar kekuasaan, kemudian sekarang berada di dalam struktur kekuasaan, maka publik tentu berhak mempertanyakan apa yang berubah: apakah hanya posisi, atau juga cara pandang terhadap kekuasaan?" kata Sugiyanto, Senin (5/10/2026).
Kelima, menyangkut reputasi sebagai intelektual. Sugiyanto menilai Rocky bukan sekadar tokoh politik. Dia dikenal sebagai intelektual, akademisi, pengajar dan filsuf yang selama ini banyak berbicara mengenai pemikiran kritis serta pentingnya menjaga jarak dari kekuasaan. Karena itu, menurut Sugiyanto, reputasi tersebut membuat tuntutan publik terhadap konsistensi Rocky menjadi lebih besar.
Baca juga : Menyangkut Keselamatan Publik, Kapolres Subang Ajak Warga Jaga Rel KA
Dia menegaskan, bukan berarti seorang intelektual dilarang masuk pemerintahan. Persoalannya adalah apakah keputusan tersebut tetap sejalan dengan prinsip yang selama ini disampaikan kepada publik. Keenam, berada dalam satu lingkungan dengan tokoh yang pernah dikritik. Sugiyanto juga menyoroti posisi Rocky yang kini berada dalam lingkungan pemerintahan bersama sejumlah tokoh yang sebelumnya berada dalam lingkaran politik atau pemerintahan era Jokowi.
Kondisi tersebut, menurut dia, menarik dilihat dari sisi konsistensi politik. Rocky yang selama bertahun-tahun dikenal kritis terhadap pemerintahan Jokowi kini menjadi bagian dari pemerintahan yang juga diisi sejumlah tokoh dari pemerintahan sebelumnya. Ketujuh, risiko kehilangan kepercayaan publik. Alasan terakhir yang disampaikan Sugiyanto berkaitan dengan basis dukungan Rocky selama ini.
Menurut dia, Rocky menjadi tokoh yang dikenal luas salah satunya karena keberaniannya mengkritik kekuasaan. Karena itu, keputusan masuk pemerintahan berpotensi menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat yang selama ini mengikuti dan mempercayai kritik-kritiknya. Sugiyanto menilai Rocky memang mempunyai hak untuk menentukan pilihan politik dan jalan pengabdiannya.
Namun, publik juga memiliki hak untuk menilai, mengkritik, menerima atau menolak keputusan tersebut secara moral. Dia menekankan, persoalan utama bukan apakah Rocky secara hukum boleh menjadi Wantimpres. Yang menjadi pertanyaan adalah konsistensi antara perkataan, prinsip dan tindakan. Di sisi lain, Rocky sendiri menegaskan posisi barunya tidak otomatis membuat dia kehilangan sikap kritis.
Dalam penjelasannya seusai pelantikan, dia menyebut Wantimpres memiliki kedudukan etis, bukan teknis. Rocky mengatakan tugas Wantimpres bukan sekadar mengkritik kebijakan, melainkan bersikap kritis terhadap kebijakan dan memberikan pertimbangan kepada Presiden. Karena itu, menurut Sugiyanto, jabatan Wantimpres justru menjadi ujian bagi Rocky untuk membuktikan apakah sikap kritis dan prinsip yang selama ini dia gaungkan tetap dipertahankan ketika sudah berada di dalam kekuasaan.
"Bukan ketika dia berada di luar kekuasaan dan bebas mengkritik siapa saja, tetapi ketika dia sudah berada di dalam kekuasaan dan masih mampu mempertahankan prinsip, keberanian, independensi, serta konsistensi antara perkataan dan perbuatannya," kata Sugiyanto.
Dia menyebut waktu yang akan membuktikan apakah keputusan Rocky bergabung ke pemerintahan merupakan bentuk pengabdian kepada negara dengan tetap mempertahankan sikap kritis, atau justru menjadi pertaruhan terhadap integritas dan kepercayaan publik kepadanya. (DTR)
