LampuHijau.co.id - Pemerataan pendidikan di Papua Barat tak cukup hanya dengan menggelontorkan anggaran. Persoalan yang lebih mendesak adalah memastikan program pendidikan pemerintah pusat benar-benar sampai kepada anak-anak di kampung, distrik, wilayah pesisir hingga kawasan pegunungan.

Anggota DPD RI asal Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, menegaskan dirinya akan terus mengawal agar berbagai program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak berhenti di pusat-pusat kabupaten/kota.

Menurut Filep, Program Indonesia Pintar (PIP), revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Wajib Belajar 13 Tahun, peningkatan kompetensi guru, pendidikan karakter hingga penjaminan mutu harus dirasakan secara adil oleh seluruh anak Papua Barat.

“Kita perjuangkan hak pendidikan yang merata dan setara. Program nasional tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat kabupaten/kota, tetapi juga harus dirasakan anak-anak di kampung, distrik, wilayah pesisir dan pegunungan,” tegas Filep, Minggu (4/10/2026).

Ia menilai keberhasilan program pendidikan tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program yang diluncurkan pemerintah. Ukuran paling penting adalah berapa banyak anak yang benar-benar menerima manfaat dan apakah kualitas pendidikan mereka mengalami peningkatan.

Pada 2026, Kemendikdasmen menetapkan sejumlah program prioritas, antara lain revitalisasi 11.744 satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran pada 288.865 satuan pendidikan, perluasan PIP kepada sekitar 19,48 juta peserta didik, penanganan Anak Tidak Sekolah, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.

Filep menyebut realisasi PIP di sejumlah kabupaten di Papua Barat menunjukkan program pemerintah pusat mulai menjangkau masyarakat. Namun, ia mengingatkan masih diperlukan pengawasan agar cakupan penerima manfaat terus diperluas.

Berdasarkan data penyaluran PIP 2026 yang dipublikasikan Kemendikdasmen, tujuh kabupaten di Papua Barat—Manokwari, Fakfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Pegunungan Arfak, Kaimana dan Manokwari Selatan—mencatat sedikitnya 25.330 peserta didik penerima PIP dengan total penyaluran sekitar Rp15,54 miliar.

Baca juga : Tak Cukup di Atas Kertas, Filep Dorong Dinas Masyarakat Adat Papua

Rinciannya, Manokwari menjadi daerah dengan penerima terbanyak, yakni 10.421 siswa dengan nilai sekitar Rp6,64 miliar. Disusul Fakfak sebanyak 6.507 siswa atau sekitar Rp4,14 miliar dan Teluk Bintuni sebanyak 5.059 siswa dengan nilai sekitar Rp3,08 miliar.

Sementara Teluk Wondama mencatat 916 penerima dengan nilai sekitar Rp441,83 juta, Pegunungan Arfak 864 siswa sekitar Rp432,38 juta, Kaimana 826 siswa sekitar Rp413,1 juta dan Manokwari Selatan 737 siswa sekitar Rp386,4 juta.

“Angka ini menunjukkan program pendidikan pusat sudah berjalan dan menyentuh masyarakat. Tetapi pengawasan tetap diperlukan agar cakupan penerima manfaat terus diperluas. Jangan sampai ada anak kehilangan kesempatan pendidikan hanya karena kemiskinan, jarak, kondisi geografis maupun keterbatasan sarana,” ujar Filep.

Empat Fokus Pengawasan

Sekretaris MPR RI untuk Papua itu mengatakan pengawasan DPD RI akan diarahkan pada empat aspek utama, yakni ketepatan sasaran penerima manfaat, pemerataan program antar-kabupaten, kualitas dan keberlanjutan program, serta transparansi anggaran dan hasil program di tingkat sekolah.

Filep juga menyoroti karakter geografis Papua Barat yang membuat kebijakan pendidikan tidak bisa diseragamkan dengan wilayah perkotaan.

“Sekolah di wilayah kepulauan harus mendapatkan afirmasi sesuai kondisi geografisnya. Jangan sampai jarak dan keterbatasan transportasi menjadi alasan anak Papua Barat kehilangan hak memperoleh pendidikan berkualitas,” katanya.

Di Manokwari, misalnya, selain PIP, program pendidikan mencakup SPMB 2026/2027, digitalisasi pembelajaran, peningkatan mutu guru, pendidikan karakter, TKA dan penjaminan mutu. SMP Negeri 3 Manokwari pada pelaksanaan SPMB 2026 membuka lima rombongan belajar dengan kapasitas maksimal 150 siswa.

Baca juga : Bakal Bebani Warga, Jupiter: Kami Tolak Rencana Kenaikan Tarif Parkir Pinggiran Jakarta

Sementara SMA Negeri 3 Manokwari menyediakan 180 kursi dalam lima rombongan belajar. Di Fakfak, Filep menilai penguatan pendidikan vokasi perlu mendapat perhatian lebih serius.

Dengan karakter wilayah dan potensi ekonomi daerah, pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pembangunan.

“Lulusan tidak boleh hanya memperoleh ijazah, tetapi harus mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah,” ujarnya.

Teluk Bintuni hingga Pegunungan Arfak

Teluk Bintuni juga menjadi perhatian Filep. Menurutnya, daerah tersebut memiliki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi strategis, tetapi masih menghadapi tantangan dalam pemerataan layanan pendidikan.

PIP 2026 di Teluk Bintuni telah menjangkau 5.059 peserta didik dengan nilai sekitar Rp3,08 miliar. Dalam pelaksanaan SPMB, SD Negeri 02 Teluk Bintuni bahkan menerapkan proses penerimaan secara luring untuk mengantisipasi hambatan teknologi.

Filep menilai pendidikan di Teluk Bintuni harus dikaitkan dengan kebutuhan ekonomi daerah, termasuk pendidikan vokasi, teknologi, keterampilan kerja dan kebutuhan tenaga terampil bagi sektor industri.

Sementara di Kaimana, sebanyak 826 peserta didik menerima PIP dengan nilai sekitar Rp413,1 juta. Daerah ini juga menjadi salah satu sasaran penguatan digitalisasi pembelajaran dan pemanfaatan Rumah Pendidikan.

Baca juga : DPR: Banjir Bukan Sekadar Cuaca, Salah Kelola Alam Jadi Biang

Untuk Teluk Wondama, Filep menekankan pentingnya memperkuat akses pendidikan, pemerataan guru, sarana-prasarana, digitalisasi serta keberlanjutan pendidikan anak hingga jenjang menengah.

Adapun Manokwari Selatan mencatat 737 penerima PIP dengan nilai sekitar Rp386,4 juta. Penguatan digitalisasi pembelajaran dan peningkatan kualitas guru juga dinilai penting untuk memperkecil kesenjangan mutu pendidikan.

Kondisi berbeda terlihat di Pegunungan Arfak. Dengan tantangan geografis dan akses infrastruktur yang jauh lebih berat, Filep menilai daerah tersebut membutuhkan kebijakan afirmatif.

“Pegaf tidak dapat diperlakukan sama persis dengan daerah yang akses infrastrukturnya sudah maju. Dibutuhkan kebijakan afirmatif agar anak-anak di wilayah pegunungan memperoleh kesempatan pendidikan yang setara,” tegasnya.

Filep menegaskan, pemerintah pusat dan daerah harus melihat pendidikan Papua Barat bukan sekadar persoalan angka penerima bantuan atau besaran anggaran. Yang harus dipastikan, kata dia, adalah tidak ada anak yang tertinggal hanya karena lahir di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.

“Saya akan terus mengawal agar program pendidikan 2026 tidak berhenti pada besaran anggaran dan laporan administrasi. Indikator pentingnya adalah anak-anak Papua Barat mendapatkan sekolah yang layak, guru yang berkualitas, bantuan yang tepat sasaran, pembelajaran modern dan kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan,” pungkas Filep. (Asp)