LampuHijau.co.id - Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) harus menjadi momentum untuk mengembalikan kedaulatan energi nasional sekaligus memastikan daerah penghasil memperoleh manfaat ekonomi yang lebih adil. DPD RI menilai pembaruan regulasi migas tidak boleh sekadar mengejar peningkatan produksi dan penerimaan negara, tetapi juga harus memperkuat penguasaan negara, posisi strategis Pertamina, serta kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite II DPD RI bersama Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pertemuan ini membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu menegaskan, revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas merupakan kesempatan strategis untuk membenahi tata kelola energi nasional. Penataan kelembagaan, termasuk wacana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas, harus memastikan negara memiliki kendali efektif atas pengelolaan sumber daya energi.

“Penataan kelembagaan harus menjamin kontrol negara yang efektif, menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat posisi strategis Pertamina sebagai BUMN benteng energi nasional,” tegas Badikenita saat membuka RDPU. Menurut senator asal Sumatera Utara tersebut, tantangan ketahanan energi nasional semakin nyata. Penurunan produksi minyak bumi, tingginya ketergantungan terhadap impor, serta berbagai hambatan eksplorasi dan investasi menjadi persoalan yang harus dijawab melalui regulasi baru.

Temuan Komite II DPD RI dalam kunjungan kerja ke Pertamina EP Zona 7 Cirebon memperlihatkan bahwa persoalan produksi bukan semata-mata berkaitan dengan kemampuan teknis dan investasi. Hambatan perizinan, tumpang tindih tata ruang, hingga polemik pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) turut menghambat kegiatan eksplorasi dan pengembangan migas.

Baca juga : Krisis Air Berulang, DPD RI Dorong Sinergi Pusat-Daerah di Yogyakarta

“Persoalan-persoalan tersebut harus mendapatkan solusi melalui pengaturan yang memberikan kepastian hukum dan tidak menghambat pengembangan potensi migas nasional,” ujarnya.

Selain memperkuat produksi, DPD RI mengingatkan bahwa kedaulatan energi juga harus diukur dari kemampuan negara menjamin ketersediaan dan pemerataan distribusi energi hingga ke pelosok negeri.

Karena itu, RUU Migas diharapkan mampu menjawab persoalan kelangkaan BBM, disparitas harga, keterbatasan infrastruktur distribusi, hingga sulitnya akses energi di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan wilayah perbatasan.

“RUU Migas harus menjawab langsung akar masalah kelangkaan BBM, ketimpangan harga, minimnya infrastruktur distribusi, hingga keterisolasian kebutuhan energi di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan wilayah perbatasan,” kata Badikenita.

Persoalan keadilan bagi daerah penghasil juga menjadi perhatian serius. Berkaca pada kunjungan kerja terkait pengembangan Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Badikenita menegaskan bahwa kekayaan migas harus memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat setempat.

Baca juga : DPD: RUU Daerah Kepulauan Harus Kembalikan Ruang Kewenangan Daerah

Menurut dia, regulasi baru harus menjamin kepastian pembagian manfaat ekonomi, perlindungan hak masyarakat adat, penyelesaian sengketa pertanahan, serta pembangunan industri hilir di daerah penghasil.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pemberdayaan UMKM juga harus menjadi bagian penting dari tata kelola migas nasional.

“Keterlibatan pemerintah daerah, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pemberdayaan UMKM menjadi syarat mutlak agar kekayaan migas benar-benar menjadi motor penggerak kesejahteraan daerah,” tandasnya.

Komite II DPD RI juga menyoroti pentingnya perlindungan pekerja migas sebagai bagian tak terpisahkan dari penguatan industri energi nasional. Karena itu, pelibatan FSPPB dalam pembahasan RUU Migas dinilai penting untuk memastikan aspirasi pekerja dan penguatan tata kelola BUMN energi terakomodasi.

Sementara itu, Presiden FSPPB Arie Gumilar mengapresiasi langkah DPD RI yang telah mengusulkan perubahan UU Migas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029.

Baca juga : DPD RI Soroti Kabinet Makin Gemuk: Ukurannya Harus Kesejahteraan Rakyat

Menurut Arie, inisiatif tersebut menunjukkan bahwa pembaruan tata kelola migas telah menjadi bagian dari agenda perjuangan DPD RI yang perlu dikawal secara konsisten hingga melahirkan regulasi baru. FSPPB berharap RUU Migas mampu memperkuat penguasaan negara atas sumber daya energi sekaligus mengembalikan Pertamina sebagai National Oil Company (NOC) yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.

Arie menegaskan, pihaknya mendukung pembaruan UU Migas, tetapi perubahan yang dilakukan harus bersifat fundamental, bukan sekadar revisi normatif.

“Sikap kami adalah mendukung pembaruan UU Migas, tetapi dengan perubahan fundamental. Ada ketentuan yang kami dukung dan pertahankan, ada yang harus diubah karena bertentangan dengan desain NOC terintegrasi, dan ada pengaturan baru yang kami tawarkan agar UU ini menghasilkan kedaulatan energi,” pungkasnya. (Asp)