LampuHijau.co.id - Tumpang tindih aturan, tarik-menarik kewenangan, dan ketidaksinkronan kebijakan pusat-daerah masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Persoalan ini dinilai tidak cukup diselesaikan dengan merevisi peraturan daerah (perda), tetapi membutuhkan pembenahan regulasi secara menyeluruh.

Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum GKR Hemas menegaskan, harmonisasi regulasi tidak boleh dimaknai sebagai upaya menyeragamkan aturan di seluruh daerah. Penyelarasan hukum justru harus memperkuat otonomi daerah sekaligus menciptakan kepastian hukum.

“Harmonisasi bukan untuk menyeragamkan regulasi daerah. Harmonisasi justru diperlukan agar otonomi daerah dapat berjalan secara optimal,” tegas GKR Hemas dalam Konsultasi Publik Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI bertema “Benang Kusut Regulasi Daerah” di Kantor DPD RI Perwakilan DIY, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, disharmoni regulasi tidak selalu bersumber dari daerah. Karena itu, pembenahan harus dilakukan dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah tanpa mengabaikan kewenangan masing-masing.

Baca juga : Krisis Air Berulang, DPD RI Dorong Sinergi Pusat-Daerah di Yogyakarta

“Harmonisasi tanpa penghormatan terhadap daerah akan kehilangan makna otonomi. Sebaliknya, otonomi tanpa keselarasan hukum akan menghadapi ketidakpastian. Keduanya harus berjalan bersama,” ujarnya.

GKR Hemas juga menyoroti peran strategis BULD DPD RI dalam memantau dan mengevaluasi rancangan peraturan daerah (ranperda) maupun perda. Dengan jaringan anggota DPD RI di 38 provinsi, BULD dinilai memiliki kedekatan dengan persoalan daerah sekaligus perspektif nasional.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Umbu Rauta, menilai pemerintah daerah perlu melakukan audit regulasi agar aturan yang dibentuk benar-benar dibutuhkan masyarakat. Ia menyoroti Propemperda yang masih reaktif, dominasi perda delegasi, serta naskah akademik yang kerap hanya menjadi formalitas.

Ia mendorong penerapan standar mutu naskah akademik, pelibatan masyarakat sejak awal, serta Omnibus Perda Tematik untuk mengurangi tumpang tindih aturan.

Baca juga : Dari Batam, DPD RI Dorong FSAT Jadi Jembatan Kepentingan Daerah

Sementara itu, akademisi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Benediktus Hestu Cipto Handoyo, menilai disharmoni regulasi berakar dari tarik-menarik kewenangan pusat dan daerah. Pembentukan aturan yang terlalu formalistik juga memicu hiperregulasi.

“Kalau saya coba tentang pelaksanaan Pasal 18A ini, belum ada satu pun hukum acara yang mengatur tentang hubungan pusat dan daerah,” paparnya.

Ketua BULD DPD RI Stefanus B.A.N. Liow menegaskan, persoalan regulasi daerah bukan masalah yang berdiri sendiri dan membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

Wakil Ketua I BULD DPD RI Martin Billa menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi merupakan persoalan struktural, bukan sekadar teknis penyusunan aturan.

Baca juga : Perda Masih Tabrak-Tabrakan, BULD DPD Dorong Sinergi Pusat dan Daerah

“Harmonisasi regulasi adalah persoalan struktural, bukan sekadar teknis,” tegasnya.

Diskusi tersebut mengidentifikasi sejumlah akar persoalan, mulai dari aturan nasional yang tidak selaras, pembagian kewenangan yang multitafsir, hingga kebijakan sektoral yang terus berubah.

Karena itu, harmonisasi harus melibatkan pemerintah pusat, daerah, DPRD, dan DPD RI agar regulasi tidak hanya selaras secara hukum, tetapi juga mampu meningkatkan pelayanan publik dan melindungi hak masyarakat. (Asp)