LampuHijau.co.id - Keterbatasan anggaran negara dan kemampuan fiskal daerah dinilai tidak boleh terus menjadi penghambat pembangunan. Fraksi Partai Golkar MPR RI mendorong pemerintah dan DPR segera merealisasikan Undang-Undang (UU) Obligasi Daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan sekaligus membuka peluang investasi publik.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menilai daerah membutuhkan terobosan pembiayaan agar tidak terus bergantung pada transfer pemerintah pusat maupun kemampuan APBD yang terbatas.
Menurutnya, obligasi daerah dapat menjadi instrumen untuk membiayai proyek-proyek produktif, terutama infrastruktur dan fasilitas publik yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan.
Gagasan tersebut dibahas dalam diskusi Fraksi Partai Golkar MPR RI bertajuk Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik di Ruang GBHN, Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Mekeng mengungkapkan, Fraksi Golkar telah melakukan sosialisasi dan menyerap aspirasi di sembilan provinsi sejak tahun lalu. Kegiatan tersebut melibatkan gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, hingga kalangan akademisi.
Seluruh masukan itu kini menjadi bahan penyusunan naskah akademik RUU Obligasi Daerah yang akan disampaikan kepada DPR sebagai landasan pembahasan regulasi.
Baca juga : Balkoters Tebar Kepedulian saat Idul Adha, 2 Sapi dan 4 Kambing Disalurkan untuk Sesama
"Menurut kami, sudah saatnya Indonesia memiliki undang-undang tentang obligasi daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di Indonesia, khususnya di daerah," ujar Mekeng.
Ia menjelaskan, semangat desentralisasi dan otonomi daerah seharusnya diikuti penguatan kemandirian fiskal. Namun, ketergantungan daerah terhadap transfer pusat dan APBD masih menjadi persoalan ketika kebutuhan pembangunan terus meningkat.
Melalui obligasi daerah, pemerintah daerah dapat menghimpun dana dari masyarakat maupun investor untuk membiayai proyek yang memiliki prospek pendapatan.
Mekeng mencontohkan sejumlah negara, termasuk Vietnam, yang telah memanfaatkan obligasi daerah untuk membiayai proyek pengelolaan air dan pengolahan sampah.
Di Indonesia, skema tersebut dapat diarahkan untuk membiayai pembangunan rumah sakit, pelabuhan, serta infrastruktur produktif lainnya.
"Obligasi daerah harus disandarkan pada proyek yang bisa menghasilkan uang. Misalnya pembangunan rumah sakit atau pelabuhan. Dari kegiatan tersebut ada pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar kupon atau bunga serta pokok obligasi," jelasnya.
Baca juga : Hari Bakti ke 76, Imigrasi Jaktim Potong Tumpeng di Kantor: Bentuk Rasa Syukur
Karena itu, Mekeng mengingatkan agar dana obligasi tidak digunakan untuk membiayai belanja operasional pemerintahan atau kegiatan yang tidak memiliki sumber pendapatan jelas. Kelayakan proyek dan kemampuan membayar utang harus menjadi pertimbangan utama sebelum obligasi diterbitkan.
Ia juga menegaskan bahwa obligasi daerah berbeda dengan skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Obligasi daerah harus dirancang dengan basis pembiayaan dan mekanisme pembayaran yang terukur, termasuk memperhitungkan pendapatan dari proyek yang dibiayai.
Dari hasil kajian Fraksi Golkar MPR RI, terdapat sembilan provinsi dan 44 kabupaten/kota yang dinilai memiliki potensi atau kelayakan untuk menerbitkan obligasi daerah.
Namun, penerbitannya tidak bisa dilakukan sembarangan. Daerah harus memenuhi sejumlah persyaratan, mulai dari persetujuan DPRD, pemeriksaan kondisi keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga evaluasi lembaga dan otoritas terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Selain kemampuan fiskal, kesiapan proyek juga menjadi faktor penting. Mekeng mengingatkan agar dana yang dihimpun dari investor tidak mengendap karena pemerintah daerah belum memiliki perencanaan pembangunan yang matang.
Pengawasan penggunaan dana juga harus diperkuat agar penerbitan obligasi berjalan transparan dan sesuai dengan tujuan awal pembiayaan.
Baca juga : Wujudkan Generasi Sehat, DPR RI Bersama BGN Sosialisasi MBG di Kabupaten Cianjur
Mekeng turut menegaskan bahwa pergantian kepala daerah tidak akan menghapus kewajiban pembayaran obligasi yang telah diterbitkan. Kewajiban tersebut tetap melekat hingga jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku.
"Ketika obligasi sudah diputuskan dan diterbitkan, kewajibannya tetap berjalan sampai jatuh tempo meskipun terjadi pergantian kepemimpinan daerah. Sama seperti surat utang negara yang tetap berlaku meskipun presidennya berganti," tegasnya.
Fraksi Partai Golkar MPR RI kini memasuki tahap final penyusunan naskah akademik RUU Obligasi Daerah. Dokumen tersebut dijadwalkan diserahkan kepada pimpinan MPR pada 18 November 2026 pukul 09.00 WIB untuk selanjutnya diteruskan kepada pimpinan DPR.
Mekeng berharap, pembentukan UU Obligasi Daerah dapat membuka ruang pembiayaan baru bagi pemerintah daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, sekaligus menyediakan instrumen investasi produktif bagi masyarakat.
Dengan regulasi yang jelas, penerbitan obligasi daerah diharapkan memiliki kepastian hukum, mekanisme pengawasan yang kuat, serta pengelolaan risiko yang terukur sehingga dapat mendukung kemandirian fiskal daerah dan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. (Asp)