LampuHijau.co.id - Pimpinan DPD RI memilih tidak ikut berspekulasi dalam bursa calon Wakil Presiden menyusul mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya. DPD menyerahkan sepenuhnya penentuan nama calon pengganti kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme konstitusi.
Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, menegaskan Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden untuk selanjutnya dipilih oleh MPR RI.
“UUD NRI 1945 telah menyatakan dengan jelas bahwa kewenangan untuk memilih Wakil Presiden ada pada MPR RI, setelah memperoleh dua nama dari Presiden. Oleh sebab itu, saya menyerahkan sepenuhnya nama-nama tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto,” ujar Yorrys dalam keterangan rilisnya, Senin (16/11/2026).
Baca juga : KAI Daop 3 Cirebon Sediakan Layanan Ramah Disabilitas dan Lansia
Menurut dia, Presiden Prabowo lebih memahami sosok yang dibutuhkan untuk mendampinginya dalam menjalankan pemerintahan. Terlebih, tantangan sosial, politik, dan ekonomi saat ini membutuhkan kerja sama kepemimpinan yang solid.
Karena itu, Yorrys menilai penentuan calon Wakil Presiden harus mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif Presiden sebagai pihak yang akan bekerja langsung bersama figur terpilih.
Pernyataan tersebut sekaligus merespons munculnya berbagai nama yang mulai diperbincangkan sebagai calon pengganti Gibran. Sejumlah kalangan, baik dari internal koalisi pemerintah maupun eksternal, termasuk profesional dan kelompok oposisi, turut disebut-sebut dalam bursa tersebut.
Baca juga : Polri Tetapkan Slamet Uliandi Tersangka Akses Ilegal Penyadapan Presiden Prabowo
Yorrys juga meluruskan bahwa DPD RI sebagai lembaga tidak pernah secara formal menginisiasi ataupun membahas nama-nama kandidat Wakil Presiden.
“Sebagai lembaga yang independen, DPD RI sepenuhnya menyerahkan pilihan calon Wakil Presiden kepada mekanisme dan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Dengan sikap tersebut, DPD RI menegaskan tidak ingin masuk dalam manuver pencalonan dan memilih menghormati kewenangan Presiden serta mekanisme konstitusional dalam pengisian jabatan Wakil Presiden. (Asp)