LampuHijau.co.id - Dukungan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) ditegaskan bukan sikap resmi lembaga. Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyebut dukungan tersebut murni inisiatif personal para senator karena kedekatan dan penilaian positif terhadap Dasco.
Sultan menegaskan, meski memiliki 152 anggota yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia, DPD RI tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kewenangan tersebut berada pada partai politik atau gabungan partai politik.
Menurut Sultan, dukungan kepada Dasco berangkat dari hubungan komunikasi dan persahabatan yang terjalin di lingkungan parlemen. Sejumlah senator menilai Dasco memiliki perhatian terhadap kepentingan daerah sehingga secara sukarela menyampaikan dukungan politik.
“Teman-teman kenal baik, kemudian bersahabat dengan Pak Dasco. Pak Dasco juga sangat pro daerah. Jadi teman-teman dengan inisiatif memberikan semacam support atau dukungan. Kalau hal itu mungkin tidak harus dilarang juga,” kata Sultan kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Baca juga : Dugaan Penggelapan Royalti, Kreator Animasi Dilaporkan Ke Polisi
Namun, Sultan mengingatkan agar dukungan tersebut tidak ditarik menjadi representasi sikap kelembagaan DPD RI. Sebab, secara konstitusional DPD merupakan lembaga perwakilan daerah, bukan partai politik yang memiliki kewenangan mengusung kandidat dalam pemilihan presiden.
“Posisi konstitusi kita mengatakan bahwa DPD itu bukan partai politik, DPD itu wakil daerah. Jadi karena DPD bukan partai politik, DPD tidak bisa mengusung atau mencalonkan,” tegasnya.
Baca juga : Komisi X Tegaskan Hak Guru dan Pemerataan Jadi Fokus Revisi UU Sisdiknas
Penegasan Sultan sekaligus memperjelas batas antara aspirasi politik pribadi para senator dan mandat konstitusional DPD RI. Dukungan kepada Dasco sah sebagai ekspresi politik individu, tetapi tidak dapat diklaim sebagai keputusan resmi lembaga. (Asp)